Charismana, AndikaNanda (2012) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terkait Dengan Penertiban Bangunan Di Kabupaten Kudus (Studi Di Kantor Badan Pelayanan Peri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Penulisan Skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan Terkait Dengan Penertiban Bangunan Di Kabupaten Kudus. Hal ini di latar belakangi karena masyarakat kudus sedikit yang memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan itu di karenakan sebagian masyarakat tidak tahu apa pentingnya kepemilikan IMB , dan juga birokrasi yang tidak wajar , masih terjadi suap di kantor perijinan jika masyarakat akan mengurus Surat Izin Mendirkan Bangunan, dan juga msayarakat tidak tahu pentingnya memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan, padahal IMB di susun sebagai standar penyesuain bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah atau toko dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktifitas. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus didasrkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan di hadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Dalam upaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan hambatan yang di hadapi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta upaya yang di lakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus untuk menghadapi kendala tersebut. Maka metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis sosiologis yang mengkaji Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terkait dengan penertiban bangunan..Kemudian seluruh data di analis teknik analisa data atau deskriptif analisis. Dari permasalahan tersebut disimpulkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui satpol PP Kabupaten Kudus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 dan juga melakukan ix pembongkaran apabila bangunan tersebut melanggar peraturan daerah tersebut, petugas harus melakukan sosialisasi rutin atau penyuluhan kepada masyarakat pentingnya meliki IMB dan kendalanya adalah masyarakat tidak tahu pentingnya memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan Jika mau mendirikan bangunan. Sarannya adalah perlu koordinasi yang baik dari semua elemen untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk menertibkan bangunan di Kabupaten Kudus, serta petugas harus sering melakukan sosiaisasi rutin ke masyarakat pentingnya memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/124/051202029 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 29 Jun 2012 09:55 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111229 |
Preview |
Text
051202029.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |