Liestiana, Mirza Tri (2012) Analisa Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Delik Adat “Lokika Sanggraha”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah delik adat lokika sanggraha dalam hukum positif di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku delik adat lokika sanggraha. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus delik adat yang ada di Bali dan diatur dalam hukum adat Bali, yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan serta dipatuhi oleh masyarakat adat Bali. Delik adat tersebut adalah lokika sanggraha. Aturan mengenai delik adat tersebut tidak ada aturannya di dalam hukum nasional atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Terdapat suatu kekosongan hukum disini, ada suatu kasus namun tidak ada aturan untuk menyelesaikannya. Aturan yang ada pun hanya merupakan hukum adat yang tidak tertulis, sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum dan diaturnya hukum baru untuk mengatasi kasus tersebut. Upaya untuk mengetahui delik adat lokika sanggraha dalam hukum positif di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku delik lokika sanggraha, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kasus ( case approach ). Kemudian seluruh bahan hukum yang ada dianalisis menggunakan metode teknik analisa isi atau content analysis . Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kedudukan delik adat lokika sanggraha dalam hukum positif di Indonesia adalah tidak diaturnya delik adat lokika sanggraha dalam hukum nasional atau KUHP, maka pemberlakuan hukum adat ini diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara-Acara Pengadilan Sipil yang ada dalam Pasal 5 Ayat (3) b dan oleh hakim dijadikan sebagai dasar yuridis dalam memutus perkara delik adat lokika sanggraha. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik adat Lokika Sanggraha berdasarkan Pasal 359 Kitab Adi Agama jo. Pasal 5 Ayat (3) b UU No. 1/Drt/1951, di dalam peraturan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman penjara tiga bulan, karena termasuk ke dalam tindak pidana ringan maka pelaku tidak usah menjalankan hukuman penjara selama masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, selain itu adanya hukuman tambahan berupa denda atau melakukan sanksi adat. Menyikapi fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat khususnya di Bali, untuk diakomodasi dan diatur ke dalam hukum nasional khususnya KUHP. Memang keberadaan hukum adat tersebut diatur ke dalam UUD RI 1945, UU No.1/Drt/1951, dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta beberapa Putusan Pengadilan, namun dirasa kurang memadai dan hukumannya terlalu ringan bagi pelaku delik adat lokika sanggraha maupun delik adat yang tidak diatur dalam KUHP.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/39/051201073 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 05 Apr 2012 09:51 |
| Last Modified: | 31 Mar 2022 03:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111128 |
Preview |
Text
051201073.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |