Kusuma, Garnies Danu (2011) Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi di kantor Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung tidak mengalami kemajuan, sedangkan pelaksanaannya sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan publik akan memperbaiki tingkat kepercayaan kepada masyarakat. Dalam sosial budaya, pelayanan publik yang buruk mengakibatkan terganggunya psikologi masyarakat yang terindikasi dari berkurangnya rasa saling menghargai di kalangan masyarakat, timbulnya saling curiga, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpedulian masyarakat terhadap pemerintah maupun kepada sesama. Dalam Keputusan MenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, disebutkan bahwa layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga kelompok layanan layanan administrasi, yaitu : 1) Kelompok layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik; 2) Kelompok layanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik; 3) Kelompok layanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik Dengan menggunakan pendekatan peneliti yuridis sosiologis yang dianalisis secara diskripsif analisis, maka dapat dihasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat asas yang tidak terpenuhi dalam pelayanan, yaitu asas kebersamaan hak. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat kesulitan warga keturunan yang mengurus kependudukan; 2) Kendala yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun antara lain: a. sulit memberi ijin tepat waktu, karena instansi terkait terkesan kurang membantu kelancaran pelayanan polotik; b. petugas unit masih ikut serta membantu proses penyelesaian dokumen atau surat kependudukan; c. kendala dalam e-government, antara lain : i) kendala SDM, yakni kemampuan para pejabat dirokrasi maupun staff dalam menggunakan internet masih sangat terbatas. ii) terbatasnya hardware dan software serta masih sedikitnya instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan baik local (LAN) maupun global (Internet) menyebabkan perkembangan e-government tidak dapat berjalan lancar; iii) seringkali instansi pemerintah dalam mengoperasikan e-government menemui kendala dalam aspek organisasi; d. banyaknya masyarakat yang tidak mengurus sendiri kepengurusan surat atau dokumen kependudukan; 3) solusi dari kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yaitu: a. melakukan monitoring. Monitoring dapat dilakukan dalam secara eksternal dan internal. Monitoring eksternal dilakukan oleh masyarakat dan monitoring enternal dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi dari instansi yang dilakukan pengawasan; b. Penyediaan fasilitas e-governmet yang memadai. Fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM) dan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK). Ketika, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kepemilikan surat-surat kependudukan adalah penting.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/338/051200631 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 02 Apr 2012 14:01 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 06:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111102 |
Preview |
Text
SKRIPSI_GARNIES_DANU_KUSUMA_(0410113087)_.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |