Wimas, MirzaIsra Reza (2011) Urgensi Perlindungan Hukum Whistle Blower Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Urgensi Perlindungan Hukum Whistle Blower dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan memiliki berbagai macam modus operandi. Sehingga, memberikan kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pergantian undang-undang tentang pemberantasan korupsi seakan tidak menjawab persoalan untuk memberikan ruang gerak yang sempit bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hingga dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perilaku korup dari para pelaku tindak pidana korupsi tidak menunjukkan adanya pengurangan yang signifikan. Dalam perkembangannya, kemudian muncul fenomena whistle blower . Melalui whistle blower tersebut terdapat suatu peran penting untuk memudahkan membongkar kasus-kasus tindak pidana korupsi. Namun, begitu urgensinya whistle blower tersebut juga sangat perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan sebagai konsekuensi atas tindakan membongkar kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dalam upaya mengetahui urgensi whistle blower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan apakah hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap whistle blower yang mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan antara lain, pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa whistle blower memiliki urgensi yang begitu besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, whistle blower adalah orang yang memiliki peranan penting di dalam suatu pengungkapan adanya dugaan atau telah terjadi tindak pidana korupsi di tempat ia berada atau bekerja. Sehingga, dengan peranan whistle blower tersebut tidak hanya pelaku tunggal yang dapat diungkap, namun para pelaku lainnya juga dapat diungkap dan diproses secara hukum. Melihat urgensi whistle blower yang sedemikian besar, maka perlu adanya perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian terhadap keselamatan mereka dan keluarganya. Mengingat whistle blower akan sangat rentan akan terjadinya intimidasi dan ancaman-ancaman yang membahayakan nyawa mereka dan keluarganya. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya kepada lembaga penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Mahkamah Agung (MA) untuk membuat suatu konsep pemikiran yang seragam atau sama mengenai whistle blower . Selain itu juga, agar segera dirumuskan atau dibentuk format perlindungan hukum bagi whistle blower yang lebih lengkap dan seragam diantara para penegak hukum. Terlebih lagi untuk segera merevisi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/323/051105331 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 30 Mar 2012 11:21 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 03:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111086 |
Preview |
Text
BAB_1-5_Skripsi.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Bagian_Awal_Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |