Kebingin, Stefanus Aditya (2011) Kedudukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peran serta warga negara dalam perkembangan dewasa ini sangat dibutuhkan guna kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menyalahi wewenangnya dapat digugat oleh warga negara melalui gugatan kelompok. Gugatan warga negara terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan dapat dilakukan melalui gugatan Citizen Lawsuit . Didalam tuntutannya gugatan CLS ini menggunakan dasar 1365 BW, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum. Gugatan Citizen Lawsuit ini sebenarnya tidak dikenal di Indonesia, namun ternyata gugatan Citizen Lawsuit pernah diajukan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Munir Cs atas penelantaran negara terhadap TKI migran yg dideportasi di Nunukan. Ini merupakan Gugatan Citizen Lawsuit pertama yang muncul di Indonesia. Selain itu terdapat gugatan Citizen Lawsuit yang telah inkraht berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 2596 K/PDT/2008 mengenai ujian nasional. Dalam penelitian ini saya mengunakan metode penelitian yuridis normatif , dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan, oleh karena itu bahan hkum yang saya gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan, dan untuk menganalisa data menggunakan penalaran deduksi yaitu menarik kesimpulan dari data yang saya peroleh. Penelitian ini mencoba membahas tentang kedudukan Citizen Lawsuit dalam hukum acara perdata, karena belum terdapat aturan yang pasti mengenai gugatan Citizen Lawsuit ini. Dalam pengajuan gugatan ini ke pengadilan biasanya mengacu pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Dan akibatnya masih terdapat perbedaan pendapat mengenai gugatan Citizen Lawsuit . Salah satu sumber hukum acara perdata adalah yurisprudensi, sehingga setelah ada putusan yang inkraht yang menjadi yurisprudensi mengenai gugatan Citizen Lawsuit , dapat digunakan oleh hakim lain guna memutus perkara yang diajukan menggunakan gugatan ini. Diharapkan nantinya ada suatu aturan yang pasti mengenai model gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia seperti halnya aturan mengenai class action maupun legal standing yang telah diakomodir melalui perma no.1 tahun 2002.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/313/051105187 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Apr 2012 14:35 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 02:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111076 |
Preview |
Text
051105187.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |