Akbar, Septian (2011) Kompetensi Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Bagi Perkawinn Di Luar Negeri (Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dalam hal beda agama. Pilihan tema tersebut di latar belakangi oleh negara Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974, Undang – undang perkawinan tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang perkawinan beda agama itu diperbolehkan atau dilarang maka perkawinan beda agama itu masih terus dilakukan ya ng menimbulkan banyak berbagai cara dil akukan untuk menempuhnya dengan salah satu cara menikah di luar negeri.Namun hal ini akan menimbulkan masalah jika perkawinan tersebut tenyata tidak berlangsung lama dan terjadi perceraian sebab perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri dan menggunakan prosedur luar negeri. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Kompetensi pengadilan mana yang berwenang untuk pelaksanaan perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 ? (2). Bagaimana pengaturan perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dimana bahan penelitian terdiri dari (1) bahan hukum primer yang di dapat dari peraturan perundang – undangan nasional. (2) Bahan hukum skunder, meliputi pendapat para ahli hukum di bidangnnya yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perkawinan yang dilakukan di luar negeri. (3) Bahan hukum tersier, yang di dapat dari berbagai macam kamus hukum dan kamus bahasa. Dalam pembahasan akan di bahas mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara perceraian pada perkawinan yang dilakukan di luar I ndonesia dalam hal beda agama dimana pada akhirnya pengadilan yang berwenang hanyalah pada pengadilan negeri karena pengadilan agama tidak mempunyai kompetensi absolut memutus perkara perceraian tersebut , selain itu skripsi ini juga membahas mengenai pengaturan perceraian tersebut di dalam UU No. 1 tahun 1974 yang sebenarnya tidak di atur secara rinci di dalam Undang – undang tersebut. Menyikapi hal tersebut, maka penulis berharap agar UU tentang perkawi nan diperbarui lagi agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dalam hal beda agama khususnya mengenai perceraiannya dan hal tersebut hendaknya di atur secara khusus lagi di dalamnya melihat adanya masyarakat Indonesia yang sangat plural ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/235/051104473 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 30 Mar 2012 09:06 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 07:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110991 |
Preview |
Text
051104473.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |