Perlindungan Hukum bagi Anak Perempuan dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali : studi di Wilayah Kecamatan Melaya, Jembrana-Bali

Puspasari, IGusti Ayu Candika (2011) Perlindungan Hukum bagi Anak Perempuan dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali : studi di Wilayah Kecamatan Melaya, Jembrana-Bali. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum waris adat bali. Hal ini di latar belakangi dengan begitu kuatnya prinsip system kekerabatan di Bali yang menganut system kekerabatan patrilinial, dimana anak perempuan tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan warisan dari si pewaris, yang ternyata justru bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk mengadakan penyeragaman hukum waris di Indonesia kearah system pewarisan Individual yang dikeluarkan dalam TAP MPRS No.II Tanggal 3 Desember 1960 dan didukung pula dengan Keputusan MA RI Nomor 179/Sip/1961. Oleh karenanya anak perempuan di bali berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam system pewarisan terhadap harta tidak bergerak serta harta bergerak. Dalam upaya mengetahui perlindungan hukum khususnya bagi anak perempuan di Bali, serta factor-faktor yang menghambat, maka pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis –sosiologis ini meninjau masalah yang dihadapi dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengaitkan kenyataan yang terjadi dalam implementasinya dan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah (natural setting), kemudian data yang di peroleh akan di analisa dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa yang menjadi dasar mengapa pelaksanaan perlindungan hukum ini tidak berjalan dikarenakan bahwa anak perempuan di Bali tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal pewarisan, tetapi anak perempuan yang belum menikah hanya mendapatkan Perlindungan Huk um dalam hal sebatas hak-hak menikmati serta peraturan hukum adat setempat dan kebiasaan adat setempat yang tidak menjadikan seorang wanita atau perempuan menjadi ahli waris karena di Bali bukan hanya harta bergerak yang di wariskan tetapi tanggung jawab yang besar yang akan di tanggung oleh si ahli waris kelak. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya diupayakan suatu pengetahuan tentang hukum di masyarakat luas khususnya di Bali. Serta di adakan pembenahan system sehingga anak perempuan di Bali mendapatkan perlindungan Hukum di Negaranya sendiri. Bahwasannya Kesimpulan dalam segi perlindungan Hukum preventif hak yang diterima ahli waris perempuan yakni hanya mendapat warisan sebatas hak-hak menikmati sedangkan represif tidak pernah terjadi karena tidak pernah ada gugatan atas hak untuk memiliki harta warisan.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2011/167/051103436
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 16 Sep 2011 09:44
Last Modified: 28 Mar 2022 01:30
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110916
[thumbnail of 051103436.pdf]
Preview
Text
051103436.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item