Bidasari, Anindya (2011) Kendala Jaksa Di Dalam Melaksanakan Pidana Tambahan Yang Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Putusan Kasus Korupsi : di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian yang dilakukan berlatar belakang korupsi yang dipandang sebagai penyakit sosial dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena dampaknya yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Permasalahan tindak pidana korupsi telah berpengaruh pada seluruh pihak-pihak penyelenggara negara. Ketika mereka telah divonis sebagai terpidana kasus korupsi, tetapi tidak semuanya membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan yang telah mereka korupsi. Hal ini menyulitkan Jaksa Eksekutor untuk mengeksekusi harta kekayaan terpidana guna dikembalikan ke kas negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan 2 (dua) permasalahan yakni (1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi. (2) Kendala-kendala apakah yang dialami Jaksa di dalam melaksanakan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti pada kasus korupsi di Mojokerto. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode pendekatan digunakan yuridis sosiologis, dengan lokasi penelitian Kejaksaan Negeri Mojokerto. Data primer dan sekunder diperoleh dengan menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, dan akses internet. Kemudian dilakukan pengolahan dan analisa data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dan deskriptif analistis. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan pidana tambahan beruapa uang pengganti, berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/8/1988 mengenai Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti. Kendala jaksa di dalam melaksanakan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti pada putusan kasus korupsi terdapat 2 (dua) kendala yakni (1) kendala teknis antara lain kurang pahamnya terpidana mengenai uang pengganti yang merupakan kewajiban yang harus dijalani selain pidana primer yang diputus saat di pengadilan; Terpidana tidak memiliki harta yang sebanding dengan aset negara yang dikorupsi;. (2) kendala birokratis antara lain mengenai sulitnya proses ketika jalur gugatan perdata serta perijinan apabila terpidana merupakan pejabat negara. Saran dari hasil penelitian yang bisa diberikan yaitu hendaknya Kejaksaan Negeri Mojokerto perlu melakukan penertiban administrasi berupa inventarisasi tentang pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti pada putusan pengadilan dan penyitaan harta benda milik terpidana. Menghindari dipilihnya pidana subsider pidana penjara oleh terpidana daripada harus membayar uang pengganti.Melakukan optimalisasi dalam tahap penyidikan dan penuntutan mengenai penyitaan barang bukti berupa uang maupun barang bergerak/tidak bergerak milik terdakwa agar lebih memudahkan Jaksa Eksekutor saat melakukan tugasnya dalam melaksanakan putusan pengdilan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/132/051102487 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Jun 2011 09:39 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110878 |
Preview |
Text
051102487.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |