Puspitasari, Cindy (2011) Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 : Studi Terhadap Tata Cara Perkawinan Adat Masyarakat Anakalang Di Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tengga. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Salah satu sistem yang mengatur perkawinan masyarakat di Indonesia adalah hukum adat, dimana di dalamnya terdapat aturan-aturan tidak tertulis namun masyarakat patuh melaksanakannya. Seiring dengan makin pesatnya perkembangan dan kemajuan yang terjadi, perkawinan harus didasarkan pada hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan. UU ini mengikat seluruh warga negara untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan harus dicatatkan. Namun kuatnya adat menyebabkan masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah, banyak pernikahan dilakukan secara adat akan tetapi dicatatkan pada kantor catatan sipil. Suatu perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui oleh negara, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Fenomena ini mendorong penulis melakukan suatu penelitian dengan tujuan mengetahui menganalisa implementasi Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam sistem perkawinan adat masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi NTT dan menganalisis upaya untuk meningkatkan kesadaran nmasyarakat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undangundang No. 1 Tahun 1974. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang pengumpulannya dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan 1) Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam sistem perkawinan adat masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah Propinsi NTT yaitu dengan adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat antara lain ketentuan pendaftaran siswa di sekolah dilengkapi dengan akte kelahiran, dikenakannya denda bagi masyarakat yang belum mendaftarkan pernikahannya, dan masyarakat yang menikah dan langsung mendaftarkan pernikahannya dibebaskan dari segala biaya administrasi; 2) Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu memberi himbauan agar masyarakat mendaftarkan perkawinannya pada kantor catatan sipil setempat dan memberi dorongan pada sekolah-sekolah mengenai pelaksanaan ketentuan pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/311/051104200 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 27 Sep 2011 09:32 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 03:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110790 |
Preview |
Text
051104200.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |