Kusuma, Hardhian Chandra (2010) Implementasi Pasal 3 PP No 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil : Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas mengenai implementasi pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang pemberian ijin perceraian pada Pegawa Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Dimana penulis mengangkat permasalahan ini karena selama ini Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang taat dan menjalankan tugas yang telah diterima dari pemerintah. Pegawai Negeri Sipil Sebagai panutan bagi masyarakat luas khususnya dalam hal perkawinan dan perceraian. Pembentukan keluarga yang bahagia, sejahtera dapat menjadikan motivator bagi kinerja Pegawaia Negeri Sipil. Proses pembentukan keluarga disini adalah pada saat terjadinya perkawinan, pemenuhan kebutuhan keuarga, ataupun apabila terjadi suatu yang menyebabkan bubarnya perkawinan. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian. Sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin Pegawai dalam melakukan pernikahan dan perceraian. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan atau perceraian harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Dalam penelitian ini penulis lebih mengkhususkan dalam hal pemberian ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dengan alasan bahwa Kabupaten Malang menduduki peringkat kedua setelah Jakarta Selatan dalam kasus perceraian. Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui mengenai implementasi pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990. Mengenai pelaksanaan pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dan untuk mengetahui, menganalisis akibat hukum yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian ijin Pegawai Negeri Sipil menurut norma yang mengikat. Dalam hal ini norma tersebut yaitu Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang pemberian ijin perceraian pada Pegawai Negeri Sipil. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa hingga saat ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam menangani Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan perceraian yaitu dengan melakukan pembinaan yang dilakukan oleh yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang agar Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai dapat dirujukkan kembali, sehingga tidak sampai terjadi perceraian. Hal ini membuktikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang telah menerapkan Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 dengan benar. Dan masih perlunya sosialisasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tentang perceraian.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/264/051003716 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 21 Dec 2010 10:08 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 08:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110742 |
Preview |
Text
051003716.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |