Megawati, Endah (2010) Peran Polisi Hutan Dan Masyarakat Desa Hutan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Terkait Dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat : study di KPH Perum Perhutani Kabupa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada saat ini, ada banyak hal kendala maupun tantangan yang terjadi terhadap upaya penanggulangan tindak pidana Illegal Logging di Indonesia dan pengelolaan hutan, terutama dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Dalam hal ini, ada banyak kendala dan tantangan yang mesti dihadapi terhadap upaya penangulangan tindak pidana Illegal Logging dan pengelolaan hutan, jika dapat melihat secara kasat mata perlidungan terhadap hutan belum mencapai titik maksimal. Banyak hal yang menjadi kendala dan tantangan terhadap upaya penanggulangan tindak pidana Illegal Logging dan pengelolaan hutan, selain sumberdaya manusia, segala fasilitas yang masih kurang memadai, jika di bandingkan luas kawasan hutan yang begitu luas, sehingga tindak pidana dibidang Kehutanan sering terjadi serti halnya tindak pidana Illegal Logging, perambahan hutan dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, dalam kerangka Peran Polisi Hutan dan Masyarakat Desa Hutan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Terkait Dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), maka diperlukan adanya peran serta dari semua pihak baik dari peran serta semua kalangan instansi terkait dan peran serta masyarakat. Untuk selanjutnya, berbagai ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan hutan dan / atau pengelolaan hutan bersama masyarakat, antara lain Undang Undang No 41 Th 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang No 5 Th 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 45 Th 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah No 30 Th 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, Kesepahaman antara Direktur Utama Perum Perhutani dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Hutan Di wilayah Kerja Perum Perhutani (Perum Perhutani Unit II Jatim 2009),Peraturan Bupati Nomor 49 2008 Tahun tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dengan melalui kajian hukum empiris ini, diharapkan dapat memberi berbagai masukan terkait dengan pengelolaan hutan dalam kerangka Peran Polisi Hutan dan Masyarakat Desa Hutan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Terkait Dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), terutama peran serta semua pihak dari berbagai instansi dan polisi hutan dan peran serta masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/244/051003431 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Nov 2010 10:45 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 07:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110721 |
Preview |
Text
051003431.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |