Ananta, Dea Gracia (2010) Kendala Jaksa Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kediri : Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Kendala Jaksa Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Kediri. Penelitian Hukum ini disusun bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kendala jaksa dalam hal penuntutan tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya jaksa dalam mengatasi kendala yang dihadapi di dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kediri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis, Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Sosiologis mengandung arti bahwa kegiatan tersebut dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dimasyrakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah, kemudian identifikasi masalah (problemidentification), dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah (problem-solution). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas kendala jaksa dalam penanganan Tindak Pidana korupsi Kemudian adapun kendala yang dihadapi jaksa adalah Keterbatasan jaksa yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengingat banyaknya perkara yang harus ditangani oleh pihak kejaksaan di luar perkara tindak pidana korupsi yang harus ditangani oleh pihak kejaksaan, sehingga dapat berpengaruh terhadap proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Pada umumnya setiap kasus tindak pidana korupsi yang ditangani di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri memerlukan antara 5 sampai 7 orang jaksa, satu orang sebagai pemimpin dan sisanya sebagai anggota. Kurang lengkapnya berkas perkara yang diajukan oleh penyidik juga menjadi kendala dalam proses penuntutan sehingga dapat menyulitkan jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Selanjutnya yaitu saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah perlu adanya penambahan jaksa yang menangani tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, agar dalam menangani proses penuntutan jaksa bisa bekerja lebih maksimal. Perlu adanya ketelitian khusus dari penyidik dalam melakukan penyidikan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan pada saat proses penuntutan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/229/051003413 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Nov 2010 08:42 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 06:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110706 |
Preview |
Text
051003413.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |