Maharani, Rima (2010) Studi tentang upaya penduduk Sahara Barat sebagai Non-self governing territory. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana upaya penduduk Sahara Barat dalam rangka mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara di wilayah sengketa yang berstatus Non-Self Governing territory? (2) Apakah ada kendala yang dihadapi penduduk Sahara Barat untuk memperjuangkan wilayahnya atas Maroko? Untuk menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan historis dengan teknik analisa kualitatif. Non-Self Governing Territory telah diberikan oleh PBB pada Sahara Barat tidak hanya berdasar pada pendudukan Maroko di wilayah Sahara Barat sejak tahun 1976, tetapi juga karena Sahara Barat adalah bekas koloni Spanyol. Hingga kini Sahara Barat belum bisa menerapkan prinsip-prinsip hakiki yang telah berlangsung di banyak negara. Tidak terjaminnya hak asasi manusia penduduk serta masih banyak penduduk asli Saharawi yang merana di kamp-kamp pengungsian membuat mereka hanya bisa memimpikan kemerdekaan. Demi mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat, dan berdasar pada resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 yang menyatakan bahwa semua sisa Non-self governing territory dan Trust Territories berhak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, maka rakyat Sahara Barat mendirikan Republik Demokrasi Arab Saharawi (SADR). Maroko kemudian menawarkan otonomi terbatas bagi Sahara Barat, namun upaya untuk merealisasikan usulan tersebut sulit untuk dilakukan karena Sahara Barat menuntut untuk merdeka seutuhnya. Banyak upaya yang diusulkan oleh PBB untuk mengendalikan situasi di Sahara Barat antara lain dengan memberikan Sahara Barat empat tahun otonomi sebagai masa percobaan, mengadakan referendum status akhir atau Sahara Barat berintegrasi dengan Maroko. Upaya penduduk Sahara Barat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warganegara adalah dengan melakukan mediasi untuk penyelesaian konflik dibantu oleh Dewan Keamanan PBB dengan pihak Maroko. Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB yang memiliki keputusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota dibawah Piagam PBB. Adanya peran Amerika Serikat, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dalam membantu Sahara Barat dapat melancarkan jalannya mediasi untuk terwujudnya keinginan penduduk Sahara Barat. MINURSO yang mengusung misi untuk penjaga perdamaian di Sahara Barat, melaksanakan referendum berdasarkan Rancangan Kependudukan atau the Settlement Plan. Salah satu tujuan dibentuknya MINURSO adalah memberikan kewenangan bagi Sahrawis dari Sahara Barat untuk memilih antara berintegrasi dengan Maroko atau merdeka. Tetapi kemudian misi tersebut tidak jadi dilaksanakan karena adanya ketidakpercayaan antara Pemerintah Maroko maupun dari pihak Polisario, ketidakjelasan status dan kurangnya perhatian Sahara Barat di mata dunia, serta kurangnya dukungan negara lain yang diterima Sahara Barat untuk mendapatkan kemerdekaannya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/219/051003374 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Nov 2010 13:07 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 06:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110697 |
Preview |
Text
051003374.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |