Emawan, Ach Harris (2010) Analisis Model Pembayaran Biaya Administrasi Kepada Pelanggan Tenaga Listrik Berdasarkan Pasal 4 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di dalam skripsi ini penulis membahas permasalahan tentang apakah kewajiban pembayaran biaya administrasi merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (b) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan melanggar kesepakatan perjanjian jual beli tenaga listrik. Hal ini dilatarbelakangi adanya kebijakan pembayaran tagihan listrik secara online yang dinamakan system online payment point (SOPP) yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) Sidoarjo dengan PT. Inmash Tehnik dimana dalam salah satu klausula pasalnya terdapat adanya kewajiban biaya administrasi yang dikenakan kepada pelanggan listrik dalam tagihan rekening listrik. Adanya biaya administrasi ini dikhawatirkan akan merugikan pelanggan listrik disebabkan harus membayar biaya lebih di luar biaya yang seharusnya dibayar yang didasarkan atas jumlah pemakaian daya dan energi listrik. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan penelitian Statuta Approach (pendekatan perundang-undangan) dan Case Approach (pendekatan kasus). Teknik memperoleh bahan hukum diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi, kemudian seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan diteliti menggunakan metode Interpretasi (penafsiran pasal-pasal dalam perundang-undangan), yang kemudian dikemukakan secara deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewajiban pembayaran biaya administrasi kepada pelanggan listrik tidak melanggar ketentuan pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hal ini karena PT. PLN (Persero) Sidoarjo memberikan pilihan kepada pelanggan untuk membayar tagihan listrik dapat melalui SOPP yang terdapat biaya administrasi maupun lansung ke loket PT. PLN (Persero) Sidoarjo yang tidak dikenakan biaya administrasi. Menyikapi hal di atas maka seyogyanya dicantumkan terlebih dahulu kebijakan SOPP tersebut dan resiko pengenaan biaya administrasi dalam klausula pasal Perjanjian Jual beli Tenaga listrik (PJBTL). Sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya dalam kerangka hubungan antara produsen dan konsumen.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/21/051000727 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Apr 2010 10:59 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 04:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110687 |
Preview |
Text
051000727.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |