Rochim, Nirza Azmi A (2010) Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Surat Penetapan KP2LN No. S- 027/WPL.06/KP.01/2007. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Surat Penetapan KP2LN No. S-027/WPL.06/KP.01/2007. Hal ini dilatarbelakangi karena salah satu fungsi utama hukum administrasi adalah fungsi normatif, yang dengan fungsi itu, hukum administrasi berkedudukan sebagai hukum mengenai kekuasaan memerintah. Dalam suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum, kekuasaan pemerintah mutlak harus diuji keabsahannya. Asas hukum yang melandasi kekuasaan pemerintah dalam hukum administrasi dikenal dengan istilah “asas rechtmatig van bestuur” yang di Indonesia diterjemahkan menjadi istilah “asas keabsahan dalam pemerintahan”. Karena itu istilah “rechtsmatigtoetsing” pada dasarnya adalah “pengujian keabsahan” tindak pemerintahan. Kekuasaan pemerintah yang di Indonesia sering kali disebut “kekuasaan eksekutif”, dalam prakteknya tidak lagi murni sebagai kekuasaan eksekutif (kekuasaan terikat) dalam arti kekuasaan menjalankan Undang-undang. Dengan konsep “bestuur”, kekuasaan pemerintah tidaklah hanya merupakan kekuasaan terikat, tetapi juga merupakan kekuasaan bebas dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) baik bebas memutus secara mandiri maupun bebas melakukan interpretasi terhadap norma hukum yang samar (norm vague). Terhadap KTUN yang bersumber dari kekuasaan terikat, dasar pengujian keabsahannya sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN). Sedangkan untuk KTUN yang bersumber dari kekuasaan bebas, dasar pengujian keabsahannya sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN dan dasar pengujian yang lain di luar ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN yakni Penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluasi dan Nepotisme. Permasalahannya adalah bahwa Surat Penetapan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya I, Nomor : S-027/WPL.06/KP.01/2007 tanggal 11 Januari 2007 Hak : Hari dan Tanggal Lelang adalah merupakan KTUN yang bersumber dari kekuasaan terikat dan juga bersumber dari kekuasaan bebas, oleh karena itu dasar pengujian keabsahannya harus diuji sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU PTUN tersebut dan apa akibat hukumnya bila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan lelang tersebut. . Untuk membahas permasalahan di atas saya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perundang-undangan (statute approach) dan analisis konseptual (conceptual approach), sehingga data didapat dari bahan primer yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan skripsi ini. Kemudian dari bahan sekunder yaitu Sumber bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, bukubuku, buku harian dan seterusnya. Dari pengumpulan bahan hukum tersebut Penulis analisis sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang saya bahas mengenai pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Surat Penetapan KP2LN yang memang benar-benar sesuai atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/191/051003061 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 18 Nov 2010 10:32 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 04:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110672 |
Preview |
Text
051003061.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |