Dhania, Ayu Rizky Rahma (2010) Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Hak-Hak Isteri Sebagai Penggugat Pasca Perceraian : Studi Putusan Perkara Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran agama. Namun apabila dalam kurun waktu tertentu, tidak terwujud tujuan dalam perkawinan tersebut, memungkinkan terjadinya perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian bagi umat Islam diajukan dengan dua cara yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah gugatan cerai yang diajukan oleh suami, cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh isteri. Berawal dari studi kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang perkara No.1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg, Isteri selaku Penggugat menuntut hak-haknya sebagai isteri pasca perceraian, namun pada putusan Majelis Hakim memutus tidak sesuai dengan amar putusan, sehingga Penggugat merasa dirugikan. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa dasar Majelis Hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Selain itu untuk mengetahui, dan menganalisa pertimbangan Majelis Hakim mengenai hak-hak isteri sebagai Penggugat pasca perceraian sudah tepat menurut hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan secara Yuridis dilakukan dengan mengkaji ketentuan Hukum mengenai hak-hak isteri pasca perceraian sesuai putusan Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang Cerai Gugat. Pendekatan secara sosiologis dilakukan dengan mengkaji kondisi faktual mengenai hak-hak isteri pasca perceraian kepada hakim dan mediator serta pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa Dasar Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dalam perkara cerai gugat Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg adalah adanya perbedaan implikasi hukum bagi isteri atau hak-hak isteri yang diperoleh pasca perceraian melalui perceraian dengan jalan cerai talak dan cerai gugat. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai hak-hak isteri sebagai penggugat pasca perceraian yang menjadi masalah dalam perkara Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg adalah pemberian nafkah anak yang kemudian disesuaikan dengan kesanggupan suami sebagai ayah. Selain itu mengenai hutang bersama yang harus ditanggung bersama karena secara jelas isteri (Penggugat) terbukti menanda tangani akad kridit. Mengenai hal penipuan tentang pengajuan persetujuan penanda tanganan akad kridit dapat diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri karena bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama. Pemerintah perlu mengatur lebih dalam mengenai hak-hak isteri pasca perceraian baik dengan cerai talak maupun cerai gugat, sehingga tidak terjadi kerancuan diantara keduanya. Pengadilan Agama perlu membuat catatan terpisah perkara perceraian yang masuk dengan jalan cerai talak dan cerai gugat. Sehingga diketahui dengan jelas perbedaan jumlah diantara keduanya. Peran serta masyarakat juga sangatlah diperlukan dalam hal ini, untuk melindungi hak-hak isteri pasca perceraian yang pada umumnya selama ini masih disepelekan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/170/051003039 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 16 Nov 2010 09:37 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 03:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110651 |
Preview |
Text
051003039.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |