Nugroho, Rachmanto Dwi (2010) Perlindungan Kepentingan Nasional Negara Indonesia di Bidang Jasa Angkutan Udara terhadap ASEAN Open Sky Policy : Ditinjau dari ASEAN Multilateral Agreement on Air Services. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatar-belakangi oleh adanya kesepakatan antara negara-negara ASEAN di bidang jasa angkutan udara penumpang yakni ASEAN MAAS yang mengatur mengenai liberalisasi di bidang jasa angkutan udara penumpang. Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan populasi penduduk yang besar merupakan peluang yang besar bagi negara ASEAN lain untuk meraup keuntungan melalui kebijakan tersebut. Oleh karenanya, selain memperhatikan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dengan kebijakan open sky ini, pemerintah harus mewaspadai peluang ancaman perebutan pangsa pasar yang ada. Untuk itu bagaimana ASEAN MAAS memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional Negara anggota selain mengatur mengenai liberalisasi jasa angkutan udara menarik untuk diteliti oleh penulis. Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan kepentingan nasional di bidang angkutan udara terhadap implementasi ASEAN Open Sky Policy berdasarkan ASEAN MAAS serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat melindungi kepentingan nasionalnya terhadap implementasi kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dibedakan menjadi Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran studi dokumentasi dan kepustakaan serta penelusuran melalui internet. Bentuk perlindungan kepentingan nasional dibidang jasa angkutan udara dalam ASEAN MAAS yakni adanya pengakuan terhadap kedaulatan negara atas wilayah ruang udara, pengakuan terhadap asas cabotage, Penarikan Kembali dan Pembatasan Kewenangan, Perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan., Pengaturan penentuan tarif,Persaingan yang fair. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat melindungi kepentingan nasionalnya adalah pengimplementasian undang-undang penerbangan, peningkatan kinerja maskapai penerbangan nasional serta Pemerintah, Penentuan tarif angkutan udara, optimalisasi jaringan bandara hub dan bandara spoke, Pengawasan terhadap pelaksanaan asas cabotage di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/163/051003032 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 16 Nov 2010 12:33 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 03:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110644 |
Preview |
Text
051003032.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |