Restuti, Wening Ratna (2010) Efektifitas Pasal 15 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Terkait Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan : studi di Koperasi Simpan Pinjam Rahayu Mandiri ulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai efektifitas pasal 15 ayat (3 dan 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Terkait Kuasa Membebankan Hak Tangungan (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Rahayu Mandiri Tulungagung). Hal ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan perjanjian kredit yang berobjekkan tanah pada Koperasi Simpan Pinjam Rahayu Mandiri tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan. Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan menganalisa efektifitas pasal 15 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Hak Tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam Rahayu Mandiri dan untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan menganalisa hambatan dalam melaksanakan pasal 15 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga berlaku secara efektif di Koperasi Simpan Pinjam Rahayu Mandiri. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi di lapangan yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan (literatur) di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan KBI Malang, penelusuran situs internet, studi pustaka terhadap penelitian, skripsi dan tesis. Efektifitas pasal 15 ayat (3 dan 4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada Koperasi Simpan Pinjam Rahayu dikatakan tidak efektif. Hal rtersebut ditinjau dari Struktural hukum dan Kultural Hukumnya. Hambatan pelaksanaan pasal 15 ayat (3 dan 4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan terdapat pada kultural hukum dan struktural hukum, dengan rincian sebagai berikut: a) Struktural hukum. Pihak koperasi kurang memahami ketentuan Hak Tanggungan khususnya yang terkait dengan penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan penyertaan Akta Pemberian Hak Tanggungan. b) Kultural hukum, ada dua yaitu: Sebagian besar nasabah debitur berasal dari golongan lemah sehingga pihak koperasi lebih memprioritaskan pelaksanaan Hak Tanggungan hanya dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa penyertaan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Selain itu yang menjadi hambatan adalah kurangnya sosialisasi Undang-undang Hak Tanggungan di Kabupaten Tulungagung.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/15/051000721 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Apr 2010 11:40 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 02:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110641 |
Preview |
Text
051000721.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |