Januarizki, Andini (2010) Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah : studi di Unit Pengelolaan Pasar Daerah Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Diera otonomi daerah saat ini telah menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan adanya kewenangan daerah tersebut maka untuk mengurus daerah diperlukan dana yang sangat besar, oleh karena itu setiap daerah diharapkan mampu menggali sumber dana yang ada di daerahnya masing-masing sebagai sumber dana atau sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah dengan penarikan retribusi khususnya retribusi pasar di pasar Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang banyak menghasilkan hasil pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, disamping letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Batu. Berdasar alasan itulah muncul masalah penting yang perlu dikaji yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan penarikan retribusi pasar di unit pengelola Pasar Daerah Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, 2) Hambatan-hambatan apa yang terdapat dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar dan bagaimana solusinya. Sedangkan tujuan penyusunan skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di unit pengelola Pasar Daerah Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, 2) Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan penarikan retribusi pasar dan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Pasar pada Unit Pengelola Pasar Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dengan sumber data diperolehdari studi pustaka di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang dan Perpustakaan PDIH Fak. Hukum Universitas Brawijaya Malang, teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, agar pasar dapat menjadikan sarana bagi masyarakat untuk beraktivitas dalam perdagangan maka dinas pasar perlu memberikan fasilitas yang memadai seperti keamanan, kenyamanan dan fasilitas lain yang menunjang kebutuhan umum antara lain air, sarana parkir, tempat penyimpanan barang dan penerangan, upaya-upaya yang sampai saat ini telah dilakukan oleh UPPD Pasar Karangploso untuk menunjang pelaksanaan penarikan retribusi telah dilakukan dengan baik meskipun masih dirasakan banyak kekurangan, agar penarikan retribusi memiliki kekuatan hukum maka Pemerintah Daerah memperkuat proses pemungutan dengan menerbitkan Perda sebagai payung petugas dalam menjalankan tugasnya di lapangan, serta melakukan pengawasan pemungutan, menjalankan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan pembenahan kondisi pasar yang mencakup fasilitas yang ada di pasar. Upaya-upaya yang dilakukan dinas pasar melalui UPPD Pasar Karangploso pada pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa masalah sebagai kendala antara lain kondisi pasar yang masih belum selesai dipugar/direhab atau diperbaiki sehingga terkesan masih semrawut, becek dan pedagang kurang nyaman begitu pula pembeli, banyaknya bedak atau kios yang masih kosong sehingga penarikan retribusi tidak dapat berjalan, ada beberapa pedagang yang memiliki lebih dari satu bedak/kios, PKL yang kurang tertata sehingga menyulitkan penarikan retribusi dan masih ada beberapa pedagang yang enggan membayar retribusi apalagi kalau ada petugas yang menarik tidak disertai dengan karcis. Untuk membahas permasalahan yang muncul, didapat dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap kondisi lapang, dan dari data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung berupa studi kepustakaan, literatur dan artikel, metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan teknik analisis data digunakan metode diskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penarikan retribusi telah dibekali dan dilindungi dengan payung hukum yaitu perda No. 6 tahun 2003 dan kegiatan operasionalnya telah disusun struktur organisasi yang dijadikan koordinasi antar karyawan serta pertanggungjawaban masing-masing petugas dalam menjalankan tanggungjawabnya. Hasil penarikan retribusi menunjukkan adanya kenaikan selama tiga tahun terakhir, kondisi ini perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan semaksimal mungkin, karena masih banyak yang belum digali dari retribusi pasar. Upaya-upaya dinas pasar telah dijalankan dengan baik di mana upaya-upaya yang dijalankan tersebut ternyata mampu membuat pedagang merasa nyaman berada di dalam pasar. Berdasar kondisi tersebut maka perlu kiranya pihak UPPD pasar Karangploso untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan pasar dengan berpijak pada peluang, ancaman dan kekuatan serta kelemahan yang ada dalam pasar sehingga nantinya akan ditemukan strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penarikan retribusi dan menyusun upaya-upaya keairahan pedagang dalam pasar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/13/051000803 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Apr 2010 11:32 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 02:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110640 |
Preview |
Text
051000803.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |