Widhiyarti, Weny (2009) Implementasi Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan di Kota Probolinggo : studi BAPPEDA Kota Probolinggo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implementasi Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan di Kota Probolinggo (Studi: Di BAPPEDA Kota Probolinggo). Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya tuntutan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintah seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka diperlukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan personil sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, terdapat 3 kriteria pembentukan kecamatan antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan. Semua syarat dalam pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan telah terpenuhi. Sedangkan di kota Probolinggo terdapat beberapa permasalahan antara lain: Pembangunan belum sepenuhnya merata pada wilayah kecamatan; Belum optimalnya pelayanan masyarakat; Belum lancarnya arus informasi dan komunikasi pemerintahan dan pembangunan; Kurang terakomodasinya aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah setempat membentuk Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan. Dalam upaya mengetahui hambatan atas implementasi Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan di Kota Probolinggo, berikut dengan solusinya. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan di Kota Probolinggo sudah berjalan cukup baik dan respon dari masyarakat cukup bagus dan antusias. Akan tetapi dalam penerapannya masih menemui hambatan antara lain: Kompetensi dan kecocokan latar belakang pendidikan pegawai kecamatan tidak sesuai dengan lingkup kerjanya; Sarana dan prasarana di kecamatan Kanigaran dan Kedopok kurang lengkap dan kurang baik; Jumlah pegawai di kecamatan Kanigaran dan Kedopok masih kurang; dalam hal pelayanan kurang transparannya prosedur dan tata cara, persyaratan yang memberatkan dan berubah-ubah, waktu pelayanan yang berbelit-belit serta biaya pelayanan yang tidak pasti. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka melakukan penempatan personalia yang tepat dan optimalisasi data; pemanfaatan pegawai yang memiliki skill lebih; keterbukaan Pemerintah Kota Probolinggo dalam hubungannya dengan rakyat; koordinasi antar lembaga dan perbaikan sistem pelayanan publik, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut diatas.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/93/050901202 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Apr 2009 08:49 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 02:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110627 |
Preview |
Text
050901202.pdf Download (11MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |