WardhanaF, Tri Yudha (2009) Implementasi Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Perkawinan Adat Bare’e : studi di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pengimplementasian undang-undang tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 pada perkawinan adat yang terjadi di daerah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah dan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pasal tersebut di Masyarakat Adat Bare’e. Hal ini dilatar belakangi kentalnya nuansa adat di daerah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah sehingga di daerah tersebut Hukum Adat jauh lebih terasa daripada dengan hukum negara yang berlaku, sehingga sering terjadi penyimpangan yang dilakukan hukum adat terhadap hukum negara. Perkawinan adat Bare’e itu sendiri, tidak akan sah apabila belum mendapatkan pengesahan dari Dewan Adat. Untuk mendapatkan pengesahan itu sendiri harus melalui berbagai proses atau syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Adat Bare’e, yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mendapatkan pengesahan dan tentu saja akan berakibat terhadap tidak dicatatnya perkawinan yang dilakukan. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi pengimplementasian Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan perkawinan yang ada di Adat Bare’e dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pasal tersebut. Dalam upaya untuk mengetahui pelaksanaan atau pengimplementasian tersebut maka penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis yaitu mengkaji serta menginterprestasikan dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologi secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis. Pendekatan ini dimaksudkan agar penulis dapat melihat dan memahami penyesuaian hukum perkawinan adat Bare’e terkait adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya terhadap pasal 2 Ayat 1 dan Ayat2. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Dewan Adat Bare’e justru menjadikan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 sebagai landasan bagi mereka untuk menerapkan Hukum Adat Bare’e sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan di daerah adat Bare’e. Sedangkan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 justru terletak pada rendahnya tingkat sumber daya manusia yang ada di masyarakat, baik dari aparatur pemerintah ataupun dari masyarakat biasa. Menyikapi fakta-fakta diatas, maka perlu kiranya pemerintah lebih meningkatkan perannya di daerah dan memberikan pendidikan yang layak terhadap masyarakat, sehingga masyarakat di daerah dan jauh dari pusat pembangunan menjadi lebih maju dalam berbagai hal, terutama dalam kualitas sumber daya manusianya dan menjadikan masyarakat di daerah menjadi lebih sadar terhadap hukum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/87/050901082 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 21 Apr 2009 09:30 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 02:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110620 |
Preview |
Text
050901082.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |