Poernawaslie, Samuel Chandra (2009) Kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang : tinjauan studi sejak berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia sebagai negara hukum melandaskan setiap kebutuhan dari warga negaranya berdasar pada peraturan yang berlaku mulai dari Undangundang Dasar hingga Peraturan Daerah. Dalam membentuk perataturan-peraturan yang berlaku maka nilai-nilai yang berkembang menjadi salah satu landasannya. Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kedudukannya setara dengan Undang-Undang dalam tata hukum di Indonesia. Berbeda dengan Undang-Undang, Perpu dibentuk oleh Presiden RI dalam rangka hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pemberlakuan Perpu telah menandakan suatu keadaan darurat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Ada bentuk urgensi normatif yang harus dibentuk produk hukum pengaturan yang setara dengan Undang-Undang. Dalam tataran konsepnya Perpu, memberikan keleluasaan terhadap Presiden dalam menjalankan kekuasaannya. Ruang lingkup pengaturan yang dibentuk dengan dasar kegentingan yang memaksa sangat luas, baik batas-batas kebutuhan dalam pembentukan Perpu serta seberapa luas pengaturan akibat pembentukan perpu itu, mengingat perpu dibentuk dalam kerangka kekuasaan subyektif yang imiliki oleh Presiden RI. Dalam hubungan kekuasaan negara, kekuasaan pengawasan obyektif dalam pemberlakuan hanya dipegang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga Parlemen. Pengawasan obyektif ini dilakukan untuk mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang pembentukan Perpu ataupun kelalaian hukum Pengawasan obyektif dalam pembentukan Perpu oleh Presiden. Kerangka hukum yang tepat akan mewujudkan negara hukum dan demokratis dalam distribusi serta pengorganisasian kekuasaan negara di bidang pembentukan peraturan perundangundanga, khususnya perpu, dalam rangka menghilangkan unsur-unsur hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sehingga negara dapat mewujudkan tjuannya sebaaimana tercantum dalam konstitusi yang demokratis. Dengan demikian, tercapai balancing executive-parliament dalam sistem check and balances di ketatanegaraan Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/342/051100279 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Feb 2011 09:01 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 06:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110562 |
Preview |
Text
051100279.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |