Kurniawan, Agung (2009) Pelaksanaan hak narapidana dalam memperoleh pendidikan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam sistem pembinaan narapidana yang dikelola Departemen Kehakiman khususnya Lembaga Pemasyarakatan, pendidikan adalah bagian integral yang berfungsi untuk membentuk kepribadian narapidana. Dalam kenyataanya terdapat proses penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan standar pendidikan nasional sebagaimana diatur PP No 19 Tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang ada, selanjutnya akan diteliti pelaksanaannya dalam masyarakat. Dengan digunakannya metode yuridis empiris yang didasarkan pada data konkrit dari lapangan, maka dapat dketahui pelaksanaan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan dikaitkan dengan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Dari hasil penelitian di lapangan, hak narapidana dalam memperoleh pendidikan di LAPAS Kelas I A Malang tidak dilaksanakan sesuai dengan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya standar isi, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pengajar sesuai PP No 19 Tahun 2005. Standar isi tidak terpenuhi karena ada sebagian mata pelajaran yang tidak diajarkan kepada para narapidana. Standar sarana dan prasarana di LAPAS Kelas I A Malang tidak lengkap, yaitu tidak tersediannya perpustakaan dan laboratorium IPA. Sedangkan, standar tenaga pengajar di LAPAS Kelas I A Malang juga tidak terpenuhi karena tenaga pengajar di LAPAS Kelas I A Malang adalah sesama narapidana yang dipilih oleh pegawai LAPAS untuk mengajar teman-temannya. Tenaga pengajar tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai guru dan tidak memiliki sertifikat profesi guru. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan di LAPAS dipengaruhi beberapa faktor, yaitu struktur, substansi, kultur dan sarana prasarana. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan kedisiplinan narapidana, memberikan pelatihan terhadap narapidana yang ditunjuk sebagai tenaga pengajar, LAPAS bekerjasama dengan Depdiknas Kota Malang untuk mengawasi mutu pendidikan yang ada di LAPAS. Selain itu, LAPAS membuka kesempatan bagi pihak luar, misalnya: universitas swasta maupun negeri, instansi pemerintah atau swasta untuk memberikan sumbangan buku-buku/ literatur pendidikan, serta untuk memberikan penyuluhan mengenai pendidikan kepada narapidana. Dengan banyaknya keterbatasan di dalam LAPAS, termasuk juga keterbatasan hak-hak peserta didik (narapidana) sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995, kurikulum standar pendidikan nasional tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Oleh karena itu, seharusnya pelaksanaan dan mutu pendidikan di LAPAS harus mempunyai pedoman dan aturan tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di LAPAS yang berbeda dengan standar pendidikan pada umumnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/33/050900736 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.03 Social service > 344.035 Penal institutions > 344.035 42 Specific aspects of penal institutions (Institutions for juveniles) |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 24 Mar 2009 10:45 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 06:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110550 |
Preview |
Text
050900736.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |