WNalle, Victor Imanuel (2009) Rasionalitas Komunikatif Sebagai Pembentuk Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum Dalam Masyarakat Plural (Suatu Kritik Terhadap Kaidah Hukum Positivistik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah pembentukan keberlakuan evaluatif kaidah hukum berbasiskan rasionalitas komunikatif dalam masyarakat plural. Kajian dalam skripsi ini dilatarbelakangi pertanyaan besar tentang mengapa manusia atau masyarakat bersedia menaati hukum. Ketaatan terhadap hukum tersebut bukan karena paksaan melainkan kesepahaman akan bernilainya suatu kaidah hukum. Masalah ketaatan terhadap hukum yang dilatarbelakangi anggapan bahwa hukum tersebut layak dipatuhi karena bernilai merupakan ruang lingkup keberlakuan evaluatif kaidah hukum. Ketika masalah ketaatan terhadap hukum dikaitkan dengan keberlakuan evaluatif kaidah hukum maka pendekatan yang harus dipakai adalah pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat terhadap terbentuknya keberlakuan evaluatif kaidah hukum menjadi menarik ketika dikontekstualkan dalam masyarakat plural yang beraneka kepentingan. Bagaimana sebuah kaidah hukum dalam masyarakat plural dengan aneka kepentingan dapat ditaati dan menjadi perekat merupakan pertanyaan besar. Sebagai jawaban terhadap pertanyaan tersebut konsepsi rasionalitas komunikatif dari Jurgen Habermas menjadi relevan sebagai pisau analisis. Rasionalitas komunikatif menjadi pisau analisis dalam mengkonstruksikan keberlakuan evaluatif kaidah hukum. Rasionalitas komunikatif sekaligus menjadi pisau kritik terhadap konsepsi hukum positivistik. Dalam penelitian ini konsepsi rasionalitas komunikatif dievaluasi, dikritisi, kemudian dianalisis dan disintesakan dalam tiga segi: historis, struktural, dan hermeneutik. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, penulis mengkonstruksikan keberlakuan evaluatif kaidah hukum dalam masyarakat plural didasarkan pada tiga hal, yaitu: diskursus, ruang publik, dan legitimasi. Diskursus menjadi prinsip utama dalam menciptakan kaidah hukum yang memiliki keberlakuan evaluatif. Habermas menegaskan pentingnya diskursus, yaitu norma-norma dijustifikasi benar, jika telah disetujui oleh semua pihak terkait dalam suatu praktek diskursus rasional. Diskursus rasional tersebut tercipta melalui ruang publik yang kritis. Melalui diskursus dalam ruang publik itulah legitimasi suatu kaidah hukum diperoleh. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini pula, penulis menemukan bahwa keberlakuan evaluatif kaidah hukum berbasiskan rasionalitas komunikatif tidak dapat dibentuk dalam hukum yang berparadigma positivistik. Hukum positivistik tidak dapat didasarkan pada rasionalitas komunikatif karena menempatkan hukum semata-mata sebagai produk politik. Legitimasi hukum semata-mata didasarkan pada keputusan politik di lembaga negara yang diberi wewenang membentuk hukum. Sedangkan hukum berbasiskan rasionalitas komunikatif tidak semata-mata menempatkan hukum sebagai produk politik namun juga sebagai produk komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berpendapat bahwa jika hukum dalam konteks Indonesia ingin ditempatkan pada basis rasionalitas komunikatif maka diperlukan perubahan paradigma terhadap hukum. Hukum tidak boleh sekedar dilihat sebagai produk politik yang dijauhkan dari diskursus di ruang publik. Akomodasi terhadap diskursus pun tidak boleh sekedar menjadi formalitas sebagaimana yang selama ini dilakukan. Diskursus harus dilihat sebagai usaha terus-menerus tanpa henti guna mencapai kesepahaman intersubjektif. Selain itu kesadaran kritis masyarakat sipil perlu dibangkitkan agar ruang publik tidak didepolitisasi ataupun dikomodifikasi demi kepentingan akumulasi modal.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2009/293/050903380 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
Date Deposited: | 01 Dec 2009 08:36 |
Last Modified: | 17 Mar 2022 02:07 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110511 |
Preview |
Text
050903380.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |