Khrisandy, David Dwi (2009) Upaya penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan dalam mewujudkan ketertiban masyarakat : study di Kantor Kepolisian Resor Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Manusia sebagai individu dalam melakukan aktifitasnya untuk mencukupi segala macam kebutuhannya tidaklah dapat dilakukannya sendiri, sehingga individu tersebut masuk dalam komunitas yang disebut masyarakat, atau yang dikenal dengan “zoon politicon”, manusia sebagai makhluk sosial sehingg saling melengkapi satu sama lainnya. Dari adanya hubungan tersebut masingmasing dari individu tersebut mempunyai kewajiban dan haknya dalam bermasyarakat yang berpedoman pada norma-norma yang ada, sehingga dapat menciptakan keadaan yang aman dan tentram saat tidak ada pelanggaran norma. Telah dikemukakan oleh ahli sosiologis yang berpendapat bahwa kejahatan bersumber dari masyarakat,masyarakat yang memberi kesempatan dan masyarakat itu sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan itu walau tidak secara langsung. Aksi premanisme dan kejahatan jalanan adalah salah satu bentuk kejahatan yang akan terus ada dalam masyarakat yang merupakan bagian keseimbangan antara kebajikan dan kebatilan. Dalam upaya memberantas kejahatan tersebut maka dalam periode Kapolri ini menghimbau kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan tenteram. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang ada. Selanjutnya akan diteliti pelaksanaannya dalam masyarakat. Dengan digunakan metode yuridis empiris yang didasarkan pada data yang kongkrit yang ada dilapangan, maka dapat diketahui upaya Polri dalam melakukan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan oleh Polri dalam fungsinya menjalankan tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan tugas tersebut untuk meminimalisir premanisme dan kejahatan jalanan dapat menyebabkan timbunya pelanggaran HAM kepada orang yang ditangkap,karena belum tentu melakukan aksi kejahatan yang memenuhi unsurnya dalam sesuai dengan undang-undang. Karena dalam melakukan operasi premanisme dan kejahatan jalanan dapat diketahui antara orang yang telah diproses sampai dengan persidangan tidak sebanding dengan orang yang ditahan,bagi orang yang tidak sampai dengan proses persidangan,Polres Tulungagung bekerja sama dengan instansi lain, seperti departemen sosial untuk dilakukan pembinaan. Modus operandi yang dilakukan penjahat dalam melakukan aksinya sangat beragam, yang awalnya untuk mencuri sehingga melukai sampai dengan melakukan pembunuhan. Upaya-upaya yang dilakukan Polres Tulungagung dalam penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan antara lain dengan melakukan operasi pengamanan rutin maupun khusus untuk mencegah timbulnya kejahatan tersebut serta melakukan kegiatan yang menempatkan personil-personil polisi pada tempat-tempat dalam wilayah Tulungagung yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, fungsi POLMAS tidak kesampingkan juga oleh Polres Tulungagung, karena untuk menjalin kemitraan yang baik dan harmonis antara polisi dan masyarakat, sehingga setiap ada kejadian yang terjadi dalam masyarakat maka dapat segera menginformasikan kepada pihak kepolisian, upaya tersebut juga telah didukung dengan upaya Polres Tulungagung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta tindakan yang sesuai dengan jalur hukum untuk menangkap, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka untuk dilakukan penuntutan dalam persidangan terjadinya suatu kejahatan. Kendala-kendala yang dialami oleh Polres Tulungagung adalah mengenai jumlah anggota personil Polres Tulungagung yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada diwilayah Tulungagung, sehingga fungsi pengawasan dapat terganggu dan tidak secara maksimal kinerja polisi, kendala yang kedua adalah kurangnya keikutsertaan masyarakat secara penuh dalam penanggulangi kejahatan tersebut bahkan kurang tanggap pada saat terjadi kejahatan karena menganggapnya masih dalam batas kewajaran yang tidak begitu merugikan terlalu banyak. Kendala yang lainnya adalah mengenai keterbatasan proses penyidikan pada saat terjadinya kejahatan, untuk biaya operasional masingmasing anggota Polisi yang bersangkutan harus mengeluarkan biaya sendiri, misalanya dalam melakukan penangkapan tersangka dan beban pekerjaan yang penuh tersebut.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/292/050903379 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Nov 2009 15:33 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 02:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110510 |
Preview |
Text
050903379.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |