Retamy, Cenny (2017) Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Kalimantan Tengah (Studi Pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Kalimantan Tengah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah hampir setiap tahunnya pada musim kemarau telah berkontribusi terjadinya kabut asap yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Adanya pencabutan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masayarakat di Kalimantan Tengah, karena merupakan salah satu peraturan yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Peraturan tersebut diganti dengan yang baru bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah maupun investor dilarang membakar lahan. Kebijakan pemerintah melarang membakar lahan juga mendapat tanggapan serius dari masyarakat terutama masyarakat yang bertani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dan dampak dari pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 49 Tahun 2015 tentang pencabutan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah dengan menggunakan teori Grindle yang terdiri dari isi kebijakan, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang pencabutan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat Kalimantan Tengah belum terimplementasi dengan baik dan konteks kebijakannya strategi yang digunakan oleh para aktor kebijakan hanya strategi pada saat pemadaman saja. Dan berdampak pada masyarakata, masyarakat tidak setuju dengan adanya pencabutan ini. Dalam hal ini pemerintah sebaiknya mempunyai strategi yang dapat mengendalikan kebakaran hutan. Saran dari penelitian ini adalah Perlu adanya strategi pecengahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut mulai dari pencegahan, pemadaman, sampai tindakan paska pelaksananaan pemadaman dan Teknik pembakaran terkendali dan teknik tanpa bakar sebaiknya mulai diterapkan di setiap desa-desa di Kalimantan Tengah.
English Abstract
Land and forest fires in Central Borneo that happened every year during the dry season have contributed to the occurrence of the smog that causes negative effects for society. The revocation of Governor Regulations Number 15 of 2010 about the Governor regulation change Number 52 of 2008 about opening land and grounds for society in Central Borneo, because it is one of the regulations that permits the opening of the land by burning. The regulation is replaced with a new one that society in Central Kalimantan and investors are prohibited from burning land. Government policy prohibits the burning of land also got a serious response from the community especially farming society. This research aims to describe and analyze the implementation of policy and the impact of prevention and mitigation of land and forest fires in Central Borneo according to regulations of Central Borneo’s Governor number 49 of 2015 about repeal Governor Regulations Number 15 of 2010 about the guidelines of the opening land and the grounds for the society of Central Borneo. The method of this research is descriptive research with qualitative approach. Technique of collecting data through observation, interview and documentation. This research use Interactive analysis method, Miles, Huberman and Saldana (2014). The results of this policy implementation on prevention and mitigation of forest and land fire in Central Borneo by using Grindle theory consists of policy content, Governor Regulation of Central Borneo Number 49 of 2015 on the revocation of Governor Regulation Number 15 of 2010 on guidelines of land and yard clearing for Central Borneo society which has not been well implemented and the strategic policy context only used by policy actors at the time of extinction. This has an impact on the society in which they actually do not agree with this revocation. In this case, the government should have a strategy that able to control forest fires. The advice of this research is the need for prevention and control of forest fires and peat ranging start from prevention, suppression, till post suppression action and controlled burning techniques and techniques without the burn should start to be applied in each of the villages in Central Borneo.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/363.379/ERT/i/2017/041706297 |
| Uncontrolled Keywords: | FOREST FIRES, FOREST FIRES - PREVENTION AND CONTROL, BORNEO, INDONESIA - KALIMANTAN TENGAH |
| Subjects: | 300 Social sciences > 363 Other social problems and services > 363.3 Other aspects of public safety > 363.37 Fire hazards > 363.379 Fire hazard in specific situations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 08 Aug 2017 02:08 |
| Last Modified: | 11 Dec 2020 10:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1105 |
Preview |
Text
Retamy, Cenny.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |