Fithrony, Reza (2009) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Berbasis Transparansi Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) : studi di Dinas Pen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan skripsi,objek penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan meliputi 2 hal, yang pertama adalah pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil berbasis transparansi dan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil yang kedua adalah mencari faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dari pelaksanaan penilaian kinerja pada pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Penilaian kinerja (performance appraisal) yang handal memiliki peranan yang sangat penting. Lebih dari itu dalam kehidupan organisasi, setiap pegawai pasti menginginkan mendapat penghargaan dan perlakuan yang adil dalam instansi tersebut dan ingin mendapat peluang untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pegawai, serta untuk memperoleh aparat yang memiliki tingkat kompetitif yang tinggi, ialah dengan melakukan penilaian atas semua perilaku dan kegiatannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Pelaksanan penilaian terhadap kinerja dari para pegawai negeri sipil tersebut mengunakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.Tujuan dari daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan pegawai negeri sipil. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis sehingga dapat mengetahui penerapan hukum berdasarkan perundangundangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pengambilan jenis dan sumber data serta populasi dan sempel dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan aket berupa kuasioner dengan Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini mengunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Dari hasil yang di dapat, penulis merasa pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum terwujud secara maksimal dan transparansi. Perkembangan penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pejabat penilai terkesan statis tiap tahunnya sehingga terkesan seperti asal-asalan dengan tidak ada pembeda antara pegawai yang berprestasi dan pegawai yang kurang berprestasi. Sehingga penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan hanya sebagai formalitas tidak seperti pada dasarnya fungsi dari penilaian kinerja tersebut. Faktor-faktor penyebabnya kurang maksimal penilaian tersebut diantaranya kurangnya pemahaman dari pegawai tentang mekanisme penilaiain daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, kurangnya data pendukung yang dimiliki oleh kepala bagian untuk melakukan penilaian bawahanya sehingga setiap tahun cenderung sama,kepala dinas menggunakan pengamanan batas minimum penilaian dimana penilaian terhadap bawahanya dipukul rata sama sehingga tidak dapat mengetahui yang mana pegawai yang bekerja dengan baik dan tidak. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum terwujud secara maksimal dan transparansi. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan ini yakni dari pegawai masih rendahnya pemahaman ketentuan daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaan dan tidak pernah melakukan keberatan, dari kepala bidang pemahaman penilaian kinerja masih rendah, kurang melihat data pendukung, kurangnya pembinaan melalui daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaan dan dari kepala dinas lebih mengamankan angka batas minimum, kurang memberi kesempatan umpan balik penilaian bawahan. Untuk lebih terwujudnya Lebih mengefektifkan lagi peran daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yakni dengan melakukan penilaian dari daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) secara lebih transparansi terutama dalam poin-poin penilaian yang tertulis pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1979 pasal 4 ayat 2 dimana pejabat penilai harus benar-benar harus transparan dan memiliki data pendukung yang kongrit sehingga tidak terkesan asal-asalan dan merevisi undang-undang 43 tahun 1999 tentang kepegawaian yang mengatur tentang daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak multi tafsir tentang kegunaan dan manfaatnya serta memberikan atau membuat akibat hukum bagi para pejabat penilai bila terjadi pelanggaran terhadap daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sehingga memiliki kepastian hukum yang kongkrit sebagai produk dari undang-undang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/263/050903152 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 26 Oct 2009 10:05 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 01:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110481 |
Preview |
Text
050903152.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |