KenAjiPutra (2009) Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Berserikat Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini memembahas tentang perbandingan pengaturan hak kebebasan berserikat sebelum dan sesudah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada kedua era tersebut memiliki pengaturan tentang produk produk hukum yang berlaku dan mempengaruhi sistem politik, ketatanegaraan, dan juga pengakuan atas konfidensi hak kebebasan berserikat dan untuk mengetahui perbedaan yang mendasar tentang produk produk hukum yang dihasilkan baik berupa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang undangan lainnya.diantara kedua era yang memiliki ciri yang Berbeda Permasalahan pokok dalam skripsi ialah pengaturan hak kebebasan berserikat sebelum dan sesudah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga faktor faktor yang mempengaruhi hak kebebasan berserikat sebelum dan sesudah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dalam penulisan ini meode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis normative,untuk melakukan Kajian secara mendalam tentang semua produk hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan hak kebebasan berserikat baik berupa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ataupun peraturan perundangan lainnya baik sebelum perubahan ataupun sesudah perubahan yakni pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan dan pasal 28 E (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sesudah perubahan dalam rangka mengetahui implementasi terhadap hal dalam kekebabasan berserikat. Menyikapi fakta-fakta di atas, penulis berpendapat bahwa pengaturan hak kebebasan berserikat sebelum perubahan berdasarkan pada pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan sesudah perubahan berdasarkan pada pasal 28 E (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian aturan lebih lanjutnya dapat dilihat pada kedua periode sebelum dan sesudah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui produk hukum yang berisi peraturan perundangan yang lain. Kemudian perkembangan politik sebelum perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada era awal mengalami kemajuan akan tetapi pada era setelah Dekrit mengalami kemunduran. Sedangkan pada periode sesudah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perkembangan politik (hak kebebasan berserikat) mengalami kemajuan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/249/050903069 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Oct 2009 09:26 |
| Last Modified: | 20 Oct 2009 09:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110468 |
Actions (login required)
 |
View Item |