CiptoSubekti (2009) Kendala Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Legislatif : study di Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai faktor yang menjadi kendala penegakan hukum ketentuan larangan pelibatan anak dalam kegiatan kampanye pemilu legislatif. Hal ini dilatarbelakangi, pada Pemilu Tahun 2009 telah ada ketentuan undang-undang yang mengatur pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih yaitu pasal pasal 84 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Warga Negara Indonesia yang tidak mempunyai hak memilih dalam pemilu legislatif salah satunya adalah-anak-anak. Walaupun pelibatan anak-anak telah dilarang dalam kegiatan kampanye, tetapi kenyataannya sering terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut dengan latar belakang dan alasan yang bermacam-macam. Untuk melakukan pengawasan Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilu, tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu adalah mengamati, mengkaji, memerikas dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu termasuk pelanggar yang terjadi dalam Pemilu legislatif 2009. Dalam upaya mengetahui kendala-kendala Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang dalam menegakkan ketentuan pelarangan pelibatan anak dalam kampanye legislatif di kota Malang, berikut dengan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Panwaslu Kota Malang. Maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis artinya membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada secara objektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa di kota Malang telah terjadi 6 (enam) kasus tindak pidana pemilu akan tetapi dari semua kasus tersebut, tidak ada pelanggaran yang melibatkan anak dalam kampanye pemilu legislatif. Kasus pelibatan anak dalam kampanye pemilu sebenarnya pernah ditemukan, akan tetapi hanya dimasukkan dalam pelanggaran administrasi. Berdasarkan realita yang terjadi di kota Malang banyak kegiatan kampanye pemilu legislatif yang melibatkan anak dan cenderung membahayakan jiwa dari anak salah satunya ialah dengan melibatkan anak dalam konvoi kendaraan bermotor tanpa menggunakan helm. Kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu kota Malang adalah kendala Yuridis meliputi : Rumusan Undang-undang yang tidak jelas, jangka waktu laporan kepada panwaslu kota Malang yang singkat, penanganan laporan dan jumlah panwaslu kota Malang yang terbatas. Dan kendala Non Yuridis meliputi : Terlambatnya pelantikan panwaslu kota Malang, masyarakat selaku pelapor tidak berani untuk menjadi saksi dan kurangnya sosialisasi tentang pemilu legislatif di kota Malang. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya Panwaslu lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, meningkatkan kemitraan, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, Pemberian pemahaman tentang pemilu dan pelanggaran Pemilu kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan beberapa media cetak maupun elektronik untuk mensosialisasikan tentang Pemilu Legislatif sehingga memperkecil ruang gerak pelaku pelanggaran Pemilu.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/235/050902951 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 21 Oct 2009 08:43 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 04:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110454 |
Preview |
Text
050902951.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |