BayuSatrio (2009) Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Karanggedang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelayaan Publik ( Public Service ) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu negara kesejahteraan ( welfare state) . Pemerintah Desa adalah salah satu bentuk organisasi terkecil dari pemerintahan yang melayani pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang meliputi masalah pemenuhan kebutuhan hakhak sipil dan kebutuhan yang paling dasar dari manusia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan yuridis administratif yang menitikberatkan pada permasalahan bagaimana implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 di Pemerintahan Desa Karanggedang di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dan bagaimana upaya utntuk mengoptimalkan asas-asas pelayanan publik sebagaimana tertera didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun di Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yaitu pertama, impelementasi dari KepMenPan 63/2003 di Pemerintahan Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Kedua, Pengoptimalan dari asas-asas pelayanan publik yang terdapat di KepMenPan 63/2003. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implentasi asas-asas pelayanan publik di desa Karanggedang belum dapat berjalan optimal karena terdapat banyak kendala yang muncul dari internal struktur Pemerintahan Desa di Karanggedang. Pelayanan publik yang diberikan memiliki prosedur yang berbelitbelit, selain itu penetapan biaya pelayanan tergantung kepada masyarakat apakah ingin cepat atau lambat. Waktu penyelesaian pelayanan publik juga terbilang lambat karena belum adanya teknologi komputer di sana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu adanya pengawasan dari internal maupun eksternal agar pelayanan publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Selain hal tersebut, juga harus ada pembenahan dalam struktur organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/178/050902191 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Aug 2009 10:45 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110396 |
Preview |
Text
050902191.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |