AnggerSulistyaW (2009) Implementasi Pasal 14 ayat 12 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 : studi tentang Tender Pembangunan Puskesmas Kota Batu Tahun Anggaran 2008 Oleh Panitia Lelang Dinas Kesehatan Kota Batu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang implementasi pasal 14 ayat (12) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 atas tender pembangunan puskesmas Kota Batu oleh Panitia lelang Dinas Kesehatan Kota Batu khususnya penerapan prinsip dasar efektif dan efisien. Latarbelakangnya adalah karena terdapat salah satu peserta yang melaporkan panitia lelang pelaksanaan tender puskesmas tersebut kepada Badan Pengawas Kota Batu setelah merasa dirugikan dengan mahalnya biaya penggandaan dokumen pada tiap paket yang ditenderkan, dimana besarnya biaya disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran. Adapun masalah yang disajikan yaitu: (1) Bagaimana implementasi pasal 14 ayat (12) Keppres Nomor 80 tahun 2003 oleh Panitia Lelang Dinas Kesehatan Kota Batu dalam tender pembangunan Puskesmas di Kota Batu?, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pasal 14 ayat (12) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 oleh Panitia Lelang Dinas Kesehatan Kota Batu dalam tender pembangunan Puskesmas di Kota Batu? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapat dari wawancara langsung dengan stakeholder dan studi pustaka. Populasi penelitian yaitu Panitia Tender Pembangunan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Batu Tahun Anggaran 2008. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa panitia pelaksanaan tender belum menerapkan pasal 14 ayat (12) secara benar, karena besarnya biaya yang ditentukan tidak sesuai dengan biaya penggandaan dokumen pengadaan yang sebenarnya, juga dianggap kurang efektif karena besarnya biaya pendaftaran dan penggandaan dokumen pengadaan dinilai kurang wajar dan tidak sesuai dengan persaingan usaha yang sehat karena tidak semua peserta mampu membayar besarnya biaya yang ditetapkan oleh panitia, akan tetapi panitia telah melaksanakan prinsip efisien dengan melaksanakan lelang dengan waktu yang singkat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pasal 14 ayat (12) dibagi menjadi faktor intern dan ekstern. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka hendaknya Panitia Lelang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta moralnya, selain itu juga lebih kreatif dalam memanfaatkan fasilitas yang ada, Pemerintah dapat segera memperbaiki peraturan yang memiliki celah dan masyarakat ikut pro-aktif dalam memberantas korupsi yang terjadi dan ikut memahami mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah sehingga dapat ikut serta menjadi pengawas.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/164/050901959 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Jul 2009 10:55 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110382 |
Preview |
Text
050901959.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |