Upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar dalam peningkatan kinerja aparaturnya : study pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar

DedySukmono (2009) Upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar dalam peningkatan kinerja aparaturnya : study pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Poko-Pokok Kepegawaian bahwa “ Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan “. Oleh karena itu Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar melakukan upaya dalam peningkatan kinerja aparaturnya yang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam mengembangkan kualitas dan kemampuan diri pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar dalam peningkatan kinerja aparaturnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Yuridis empiris karena dalam penelitian ini peneliti mengamati keadaan yang terjadi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar dalam peningkatkan kinerja aparatur dan kemudian memberikan analisa sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian terkait dengan Upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar dalam peningkatan kinerja aparaturnya adalah menggunakan sistem On The Job Training ( Pelatihan didalam pekerjaan ) yaitu melalui rotasi jabatan, instruksi pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, dan sistem Off The Job Training ( Pelatihan diluar pekerjaan ) yaitu melalui presentasi video, vestibule training ( Pelatihan dengan mendatangkan pelatih khusus ), dan program-program pengembangan ekskutif. Sedangkn untuk mengetahui kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah melalui 1. Prestasi kerja yaitu melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). 2. Kedisiplinan pegawai yaitu melalui WASKAT. dan 3. Absensi pegawai yang menunjukkan tingkat kehadiran pegawai. Belum semua program pengembangan dapat dilaksanakan hal ini karena terbentur dengan masalah dana dan sarana prasarana, namun upaya peningkatan kinerja aparatur harus terus dilaksanakan seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut kesiapan para aparatur agar dapat bekerja secara profesional.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2009/14/050900486
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 20 Feb 2009 13:21
Last Modified: 19 Oct 2021 03:10
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110357
[thumbnail of 050900486.pdf]
Preview
Text
050900486.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item