AchmadNurAfandi (2009) Konsekuensi yuridis Informed Consent terhadap pasien bedah jenazah [autopsi] : studi di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti mengangkat judul ”KONSEKUENSI YURIDIS INFORMED CONSENT TERHADAP PASIEN BEDAH JENAZAH (AUTOPSI) (Studi di Instalansi Kedokteran Forensik RSU Dr. Saiful Anwar Malang) ”. Adapun Permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimanakah konsekuensi yuridis atas informed consent yang tidak dilakukan oleh dokter terhadap pasien bedah jenazah (autopsi), (2) Bagaimanakah konsekuensi yuridis apabila keluarga jenazah menolak untuk dilakukan bedah jenazah (autopsi), dan (3) Apakah kendala dalam pelaksanaan tindakan bedah jenazah (autopsi) apabila tidak terdapat informed consent . Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu suatu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan (field research ). Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan untuk mengetahui Konsekuensi Yuridis Informed Consent Terhadap Pasien Bedah Jenazah (Autopsi). Dari hasil penelitian lapangan, diperoleh data dalam kurun waktu Januari 2008-Februari 2009 jenazah yang masuk ke dalam Instalansi Kedokteran Forensik RSSA Malang mencapai 560 kasus. Dari jumlah kasus tersebut sebagian besar adalah jenazah yang meninggal karena kecelakaan. Jenazah yang dilakukan bedah jenazah karena kecelakaan lalu lintas sebanyak 105 kasus, 187 kasus tidak dilakukan bedah jenazah karena pihak keluarga yang menolak, dan 50 kasus hanya dilakukan pemeriksaan luar saja. Sedangkan untuk jenazah yang dilakukan bedah jenazah akibat perbuatan tindak pidana berjumlah 73 kasus, 102 kasus tidak dilakukan bedah jenazah karena pihak keluarga yang menolak, dan 43 kasus yang hanya dilakukan pemeriksaan luar saja. Dokter dalam melakukan tindakan bedah jenazah harus atas izin pihak keluarga. Apabila dokter melakukan bedah jenazah tanpa adanya informed consent dari pihak keluarga maka dokter tersebut melakukan pelanggaran terhadap Permenkes RI No. 585/1989, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Keluarga jenazah yang menolak dilakukan tindakan bedah jenazah dapat terkena sanksi hukum yaitu pasal 222 KUHP. Namun pada kenyataanya pasal tersebut tidak efektif karena alasan kemanusiaan. Padahal apabila diterapkan dapat mengurangi tingginya angka jenazah yang tidak diautopsi sehingga proses penyidikan guna mengungkap suatu tindak kejahatan dapat berjalan dengan lancar. Dokter dalam melaksanakan tindakan bedah jenazah mempunyai kendala. Namun kendala tersebut adalah kendala non teknis yaitu pihak keluarga yang menolak dilakukan bedah jenazah. Alasan pihak keluarga menolak adalah karena faktor biaya, kepercayaan, dan tidak mau repot dalam mengurusi tindakan bedah jenazah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/131/050901610 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 10 Jun 2009 09:33 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 03:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110348 |
Preview |
Text
050901610.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |