TatipattoNaomiYuanita (2009) Kejahatan Komputer Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Kejahatan Komputer Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dilatarbelakangi karena perkembangan kejahatan komputer semakin tinggi dan sulit untuk ditanggulangi dengan menggunakan KUHP sehingga dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penulis mengkaji tentang pengaturan kualifikasi perbuatan dalam hubungannya dengan kebijakan kriminal dari kejahatan komputer menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pengaturan ancaman pidana sebagai bentuk kebijakan penal dari kejahatan komputer menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk memperoleh bahan hukum tentang pengaturan perbuatan dan ancaman pidananya, maka metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Setelah seluruh jenis dan sumber bahan hukum lengkap, maka dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa unsur perbuatan dalam KUHP terkait dengan kejahatan komputer kurang lengkap dan perlu adanya penafsiran ekstensif untuk menafsirkan bentuk perbuatan dan objek agar dapat dikenakan pada kejahatan komputer, sedangkan unsur perbuatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa sudah cukup kuat mengatur karena unsur perbuatan dan objeknya sudah diatur secara tegas dan jelas. Terkait dengan sanksi pidananya, maka sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih berat daripada sanksi pidana dalam KUHP. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sistem perumusannya menggunakan sistem perumusan pidana alternatif kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda, sedangkan KUHP menggunakan sistem perumusan pidana tunggal dan sistem perumusan pidana alternatif yaitu pidana penjara atau denda.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/117/050901457 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 19 May 2009 14:37 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110333 |
Preview |
Text
050901457.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |