DitaDuhitaHayuningtias (2009) Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian : studi di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa oleh orang asing yang masuk dan berada di wilayah Kota Bogor serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut . Hal ini dilatarbelakangi meningkatnya lalu lintas orang asing masuk dan keluar wilayah Kota Bogor karena masih banyak industri di wilayah Bogor yang masih memakai tenaga kerja asing mengakibatkan rawan terjadi pelanggaran keimigrasian. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas II Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk penegakan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Bogor terhadap pelaku penyalahgunaan visa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data deskriptif analisis. Responden penelitian ini Kepala SubSeksi Pengawasan Keimigrasian dan Kepala SubSeksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Kota Bogor. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa di Kantor Imigrasi Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum meliputi dua cara yaitu berupa tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum yang bersifat preventif dapat berupa tindakan pengawasan terhadap orang asing yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bogor sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif meliputi tindakan Pro Justicia dan Tindakan Keimigrasian. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa di Kantor Imigrasi Bogor belum berjalan dengan lancar karena adanya hambatan dalam hal Sumber Daya Manusia dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang baik secara kualitas maupun kuantitas untuk pelaksanaan Tindakan Keimigrasian maupun tindakan Pro Justicia. Sumber daya manusia dari segi kuantitas yaitu Kantor Imigrasi Bogor kekurangan petugas untuk melaksanakan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bogor. Sumber daya manusia dari segi kualitas pada Kantor Imigrasi Bogor hanya terdapat satu oarang petugas imigrasi yang sudah berkwalifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga mengalami hambatan dalam penegakan hukum yang bersifat Pro Justicia. Hambatan lain yang ditemui yaitu hambatan dalam hal dana yang digunakan untuk pelaksanaan Tindakan Keimigrasian ataupun tindakan Pro Justicia. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, Kantor Imigrasi Bogor melakukan tindakan pembagian jadwal kerja yang ketat kepada petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan dan tindakan keimigrasian serta menghimbau pejabat kantor imigrasi untuk mengikuti pendidikan sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), untuk mengatasi hambatan dalam hal dana, Kantor Imigrasi Bogor melakukan subsidi silang pada dana yang tersedia untuk proses penindakan keimigrasian dan tindakan Pro Justicia serta memakai sumber-sumber dana dari seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Penegakan hukum di Kantor Imigrasi Bogor terhadap penyalahgunaan visa selama ini lebih banyak berupa Tindakan Keimigrasian, yaitu deportasi. Deportasi dirasa lebih efektif dan efisien untuk menegakkan hukum keimigrasian daripada tindakan pro justisia, karena deportasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan minim biaya sehingga dapat dengan cepat mengeluarkan orang asing yang keberadaannya tidak dikehendaki di wilayah Republik Indonesia karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/108/050901417 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 May 2009 09:36 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110323 |
Preview |
Text
050901417.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |