Saraswati, A.A. Nanda (2009) Status Hukum Unilateral Humanitarian Intervention dalam Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah status hukum unilateral humanitarian intervention dalam hukum internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh kontroversi mengenai legalitas unilateral humanitarian intervention . Di satu sisi praktek ini melanggar kedaulatan negara namun di sisi lain apakah negara-negara lain harus membiarkan penindasan HAM berat yang terjadi dalam batas suatu negara atas nama kedaulatan negara tersebut. Menyikapi latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua permasalahan untuk dikaji lebih lanjut, yaitu: 1). Apakah unilateral humanitarian intervention melanggar prinsip-prinsip hukum internasional? 2). Bagaimanakah status unilateral humanitarian intervention dalam hukum internasional? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan ( statue approach ) dan pendekatan konsep ( conseptual approach ). Dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan dilengkapi dengan menggunakan metode interpretasi tekstual, yaitu suatu upaya untuk memahami suatu teks aturan perundang-undangan ataupun suatu teks perjanjian berdasarkan bahasa dan susunan kata-kata yang digunakan. Berdasarkan hasil telaah dan analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa unilateral humanitarian intervention tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Intervensi ini merupakan pengecualian dari prinsip non intervensi apabila terjadi pelanggaran HAM berat dalam suatu negara dan negara tersebut tidak mau dan atau tidak mampu menyelesaikannya serta Dewan Keamanan tidak mengambil langkah apapun. Praktek humanitarian intervention tanpa otorisasi Dewan Keamanan adalah tindakan ilegal yang tidak ada pembenarannya sama sekali di dalam Piagam PBB. Namun, praktek unilateral humanitarian intervention telah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional diantara negaranegara barat.dan akan semakin sering digunakan untuk alasan pembenar bila terjadi pelanggaran HAM berat di suatu negara dan negara tersebut tidak mau dan tidak mampu untuk mencegahnya, serta Dewan Keamanan juga tidak berbuat apaapa, terlepas dari objection dari negara-negara berkembang. Untuk menyikapi hal tersebut, seharusnya dibentuk suatu ketentuan hukum yang pasti agar tidak lagi terjadi kontroversi dan interpretasi yang salah terhadap ketentuan atau pasal-pasal di dalam Piagam PBB serta Dewan Keamanan tidak menggunakan hak veto dengan sewenang-wenang dan lebih bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM berat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/105/050901408 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 May 2009 09:19 |
| Last Modified: | 14 Jul 2022 06:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110320 |
Preview |
Text
050901408.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |