CharlesRDoy (2008) Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar : studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Seiring dengan perkembangan nasional, pemanfaatan tanah menjadi berkembang dengan cepat, sehingga tanah menjadi komoditas strategis dan bernilai sangat tinggi bagi para pihak. Hal ini semakin terasa mengingat dari waktu ke waktu masyarakat dengan berbagai aktivitas tertentu membutuhkan tanah. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat para pemegang hak atas tanah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, sehingga fungsi sosial dari hak atas tanah tersebut terlanggar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana efektivitas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan (2) apa saja hambatan dalam efektivitas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan bagaimana solusinya. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) untuk mengetahui efektivitas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan (2) untuk mengetahui saja hambatan dalam efektivitas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan solusinya. Metode pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam penerapannya kurang efektif yang disebabkan masih lemahnya definisi tanah terlantar dalam peraturan, kuragnya aparatur serta rendahnya pemahaman masyarakat. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian tanah terlantar antara lain : (1) kompleksnya permasalahan tentang tanah terlantar, kurangnya personil di lapangan, kurangnya pemahaman masyarakat, lembaga/organisasi tentang akibat adanya tanah terlantar, sistem birokrasi yang panjang, kurangnya koordinasi dari lintas dapertemen terkait. Selanjutnya solusi yang dapat diberikan adalah dalam penyelesaian tanah terlantar, antara lain : (1) membuat peraturan pendukung atau melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar agar sifatnya lebih spesifik dengan mengikuti perkembangan permasalahan tentang tanah terlantar, menambah personil khususnya pegawai di lapangan serta membentuk tim identifikasi tanah terlantar, memberikan penyuluhan masyarakat, organisasi/lembaga, melakukan upaya kerjasama dan koordinasi dengan beberapa instansi terkait
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/89/050801334 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 09 Jul 2008 11:26 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110303 |
Preview |
Text
050801334.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |