Putra, Mahardhika (2008) Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilatarbelakangi dengan jumlah kendaraan bermotor di kota Malang yang selalu meningkat setiap tahun, tentunya akan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan dari retribusi parkir. Tetapi target yang ditetapkan dalam RAPBD Kota Malang terhadap penerimaan retribusi parkir terlalu kecil nilainya jika dibandingkan potensi maupun sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Selain menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi penerimaan pendapatan daerah, permasalahan ini juga menunjukan bahwa terjadi penyimpangan baik terhadap aturan hukum dalam pennyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran maupun dalam hal mekanisme pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah oleh aparatur Negara yang berwenang. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, berikut dengan permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode ini mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis untuk dikaitkan dengan fakta sosiologis secara obyektif. kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatifBerdasarkan hasil penelitian, penulis mendapati kenyataan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang perparkiran banyak dilakukan oleh oknum dari Dinas Perhubungan. Bentuk penyimpangan yang paling merugikan bagi penerimaan daerah adalah penetapan target setoran retribusi antara pegawai Dinas Perhubungan dengan juru parkir yang ditentukan melalui proses tawar menawar. Padahal dalam Perda tentang Retribusi Parkir diatur mengenai ketentuan 60% dari penerimaan juru parkir setiap hari disetor kepada Dinas Perhubungan. hal inilah yang menimbulkan selisih cukup jauh antara nilai yang termuat dalam Peraturan Daerah dengan nilai yang diberlakukan di lapangan. Selain itu, faktor keterbatasan dalam kinerja dan kemampuan sumber daya manusia baik di instansi Dinas Perhubungan maupun juru parkir merupakan suatu hambatan untuk mewujudkan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya mengupayakan peningkatan kinerja dan kualitas terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan retribusi parkir ini, agar pelaksanaan dari Peraturan Daerah dapat dijalankan dengan baik. Dan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD yang didapat dari retribusi parkir serta mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan perparkiran di Kota Malang
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/395/050801045 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 07 Apr 2008 13:44 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 02:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110251 |
Preview |
Text
050801045.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |