AnakAgungWahyuAnggara (2008) Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Saham tanpa Warkat (electronic transaction) antar Perusahaan Efek Melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia : studi di Badan Arbitra. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Saham Tanpa Warkat (electronic transaction) Antar Perusahaan Efek Melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.Hal itu dilatarbelakangi dengan adanya mekanisme baru perdagangan efek melalui transaksi elektronik di bursa pasar modal ini,sehingga diperlukan kajian yang serius dari segi yuridis, khususnya dari hukum perikatan dan hukum ekonomi. Karena begitu banyak permasalahan terutama mengenai persoalan yuridis dalam penerapan perdagangan saham melalui transaksi elektronik maka perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui upaya pemecahannya dan meminimalisir adanya suatu penyalahgunaan hukum terutama di bidang hukum pasar modal Dalam upaya untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa antar perusahaan efek yang terjadi dalam perdagangan saham tanpa warkat melalui BAPMI, untuk mengetahui cara pembuktian apabila terjadi sengketa antar perusahaan efek dalam perdagangan saham tanpa warkat, untuk mengetahui kendala atau hambatan upaya pelaksanaan penyelesaian sengketa antar perusahaan efek yang terjadi dalam perdagangan saham tanpa warkat melalui BAPMI, maka digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui bagaimana penerapan perdagangan saham tanpa warkat melalui BAPMI di BEI. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada,bahwa BAPMI menawarkan 3 mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu:arbitrase, mediasi,dan pendapat mengikat.Untuk cara pembuktiannya dengan cara menyandarkan pada hasil komputer.Dengan output dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului dengan campur tangan secara fisik, pada kenyataannya BAPMI belum menjumpai adanya kendala atau hambatan dikarenakan belum ada kasus yang masuk demikian juga BAPMI menerimaadanya bukti dari data hasil transaksi elektronik. Menyikapi fakta tersebut di atas,maka perlu kiranya supaya pemerintah segera menetapkan Undang-undang tentang hukum telematika, mensosialisasikan keberadaan BAPMI agar lebih diketahui keberadaannya oleh pelaku bisnis di tanah air, BAPMI tidak terbatas hanya menangani perkara perdata, tapi juga pidana.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/37/050800680 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Mar 2008 09:48 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 23:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110246 |
Preview |
Text
050800680.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |