RadenRoroMediaRetnani (2009) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian telepon seluler melalui E-Commerce” berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penulisan skripsi ini berdasarkan fakta yang ada dalam dinamika perdagangan, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi yaitu adanya transaksi perdagangan melalui media elektronik (e-commerce). E-commerce merupakan suatu bentuk perdagangan yang dilakukan secara modern, dimana antara penjual dan pembeli hanya dipertemukan melalui layar komputer atau internet. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet untuk perdagangan e-commerce khususnya di Indonesia, banyak hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya : Undang-undang yang masih sangat terbatas dalam hal perdagangan e-commerce serta penyelesaian sengketa dalam perdagangan e-commerce. Proses transaksi perdagangan e-commerce yang dilakukan di dunia maya tersebut seringkali menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, karena hak-hak konsumen seringkali diabaikan oleh pihak merchant dengan adanya penerapan perjanjian baku yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak merchant. Dalam hal ini penulis membatas permasalahan penulisan skripsi hanya pada transaksi perdagangan e-commerce yang mana pihak pelaku usaha (merchant) dan pembeli (konsumen) berada di wilayah Republik Indonesia saja. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu melindungi konsumen e-commerce dengan segala permasalahannya. Indonesia belum memiliki peraturan hukum mengenai perdagangan e-commerce, namun bukan berarti terjadi kekosongan hukum. Ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian dapat diterapkan dalam perdagangan e-commerce, begitu juga hal-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dapat dijadikan pelindung dalam bertransaksi melalui e-commerce. Berdasarkan uraian-uraian tentang perlindungan hukum konsumen pengguna jasa e-commerce tersebut, maka diperlukannya peran pemerintah untuk melihat keberadaan e-commerce dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus mengatur perdagangan e-commerce. Peran konsumen juga sangat penting, diharapkan konsumen harus bersikap lebih kritis dalam bertransaksi melalui e-commerce. Selain itu pemerintah juga harus memberikan pengawasan terhadap pelaksanakan perdagangan e-commerce oleh para pelaku usaha guna melindungan kepentingan konsumen.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/341/0500903225 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Nov 2009 14:23 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 23:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110243 |
Preview |
Text
050903225.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |