OktariaMimanda (2008) Optimalisasi Pemanfaatan Hak Pembebasan Bersyarat sebagai upaya untuk menekan angka kelebihan kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai optimalisasi pemanfaatan hak pembebasan bersyarat sebagai upaya untuk menekan angka kelebihan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kelebihan kapasitas yang dialami oleh sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, dimana jumlah kapasitas hunian yang tersedia berbanding terbalik dengan jumlah narapidana yang ada, yang pada akhirnya banyak menimbulkan dampak negatif. Dalam upaya mengetahui optimalisasi pemanfaatan hak pembebasan bersyarat sebagai upaya untuk menekan angka kelebihan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan, peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa menggunakan metode analisa deskriptif. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo dipilih karena Lembaga Pemasyarakatan tersebut termasuk dalam kategori Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas atau over kapasitas.Berdasarkan hasil penelitian, pemberian hak pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo berlandaskan pada KUHP pasal 15 ayat 1 dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M. 01 .PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat dimana dalam pasal 8 nya menjelaskan bahwa perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak ditahan. Dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan sampai saat ini tidak menemui kendala-kendala yang menghambat pemberian hak narapidana tersebut, kendala yang muncul justru dari narapidana atau korban dari narapidana yang bersangkutan. Melihat kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo dari 3 (tiga) tahun terakhir ini yang pada tahun 2007 yang mencapai angka 62% maka hak pembebasan bersyarat dapat digunakan sebagai salah satu solusi menekan angka kelebihan kapasitas hunian tetapi hasilnya belum optimal karena pembebasan bersyarat hanya merupakan salah satu alternatif saja. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka sudah seharusnya Lembaga Pemasyarakatan lebih mengoptimalkan lagi pemberian hak pembebasan bersyarat, dimana optimalisasi yang dimaksud ditujukan bukan hanya pada hasil yang ingin dicapai saja, tetapi juga pada pelaksanaan pemberiannya, dan juga dibarengi dengan alternatif solusi yang lain seperti, mutasi kelembaga pemasyarakatan yang masih memadai, cuti menjelang bebas, pemberlakuan kerja sosial kepada narapidana yang dihukum kurang dari 1 tahun (seperti yang dirumuskan dalam RUU KUHP) sehingga diharapkan nantinya lembaga pemasyarakatan yang ada tidak mengalami kelebihan kapasitas hunian lagi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/30/050800606 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Mar 2008 10:39 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110200 |
Preview |
Text
050800606.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |