AnizaDyahKusumaningrum (2008) Akibat Hukum dari Meninggalnya Orang Tua Angkat Relevansinya dengan Peralihan Hak Waris terhadap Anak Angkat : studi kasus No. 353/Pdt.G/2007/PN.Sby. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang akibat hukum seorang anak angkat dimana orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Skripsi ini ditulis berdasar kasus No. 353/Pdt.G/2007/PN.Sby, tentang gugatan seorang anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Diketahui bahwa anak angkat tersebut tidak memiliki akta adopsi yang sah dari notaris maupun dari Pengadilan Negeri dimana orang tua angkatnya tinggal. Anak angkat tersebut mengajukan gugatan dengan menggugat ahli waris dari pihak ayah angkatnya yaitu sepupu ayah angkatnya, dan anak angkat tersebut memenangkan gugatan tersebut. Berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan tahun 2003 point 12.11 tentang perkara permohonan, penetapan sebagai ahli waris harus dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Dan bagi mereka yang menganut hukum waris BW, harus melalui penetapan dari notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah mengenai kedudukan anak angkat yang tidak mempunyai akta adopsi serta akibat hukum dari meninggalnya orang tua angkat terhadap anak angkat relevansinya dengan peralihan hak waris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji perkara No. 353/Pdt.G/2007/PN.Sby, tentang akibat hukum dari seorang anak angkat yang tidak mempunyai akta adopsi sah yang telah ditinggal mati kedua orang tua angkatnya terhadap harta waris peninggalan orang tua angkatnya dan statusnya sebagai anak angkat. Dimana akan dikaji beradasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya bagi penganut hukum waris BW. Dalam perkara No. 353/Pdt.G/2007/PN.Sby yang posisi perkaranya adalah adanya gugatan seorang anak angkat yang tidak memiliki akta adopsi terhadap harta warisan orang tua angkatnya yang merupakan golongan Timur Asing Tionghoa. Selain anak angkat tersebut, orang tua angkatnya meninggalkan ahli waris lain, yaitu saudara sepupu ayah angkatnya. Dimana gugatan tidak mengandung suatu sengketa. Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang sah haruslah melalui notaris ketika orang tua angkat masih hidup atau melalui gugatan di pengadilan negeri ketika orang tua sudah meninggal dunia, dan hanya anak angkat yang sah lah yang mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya. Mengenai putusan hakim yang memberikan hak waris terhadap anak angkat yang tidak memiliki surat adopsi sah, adalah alasan kemanusiaan dan ahli waris sah yang lain telah merelakan hak warisnya tersebut. Sarannya adalah diperlukan sosialisasi dan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat di Indonesia tentang prosedur pengangkatan anak dan tentang peralihan harta waris.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/292/050900004 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jan 2009 09:11 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110191 |
Preview |
Text
050900004.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |