DytaWidiErdianto (2008) Pengaturan Pengembangan Usaha Ritel di Kota Malang Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Ritel modern yang tumbuh pesat akhir-akhir ini selain membawa dampak positif juga telah menyebabkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Hal ini disebabkan pertumbuhan tersebut disertai oleh tersingkirnya ritel tradisional yang umumnya merupakan usaha kecil. Kompleksitas permasalahan industri ritel menjadi persoalan ekonomi Indonesia karena ritel kini menjadi tempat bekerja terbesar kedua setelah sektor pertanian. Dari 22, 7 juta jumlah usaha di Indonesia, 10.3 juta atau sekitar 45% merupakan usaha ritel. Persoalan ini kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Presiden dengan tujuan untuk melindungi usaha ritel kecil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengembangan usaha ritel di kota Malang dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha serta apa hambatan dalam pelaksanaan pengaturan pengembangan usaha ritel di kota Malang dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, serta analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan 2 (dua) metode analisis data. Data primer diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan data sekunder diolah menggunakan analisis isi. Alasan pemilihan lokasi di Kota Malang karena di daerah tersebut saat ini banyak berkembang jenis usaha yang berbentuk usaha ritel, khususnya usaha ritel modern seperti indomaret. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pengaturan pengembangan usaha ritel di Kota Malang dalam pelaksanaannya masih terkendala pada Peraturan Daerah setempat Landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang untuk melakukan pengaturan terhadap usaha ritel masih berpedoman pada Perpres No.112 Tahun 2007. Dilihat dari substansi Perpres tersebut, sebenarnya sebagian klausul dari pasal-pasal di dalamnya masih mengandung celah hukum yang memungkinkan timbulnya konflik dalam pelaksanaannya. Bentuk aturan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mengantisipasi permasalahan yang terus berkembang dalam sektor ritel di Kota Malang, sehingga dalam pengembangannya masih dapat ditemukan adanya pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999 maupun Putusan KPPU No.03/KPPUL/ I/2000. Hambatan dalam pengaturan pengembangan usaha ritel di Kota Malang, yaitu disebabkan semakin pesatnya perkembangan usaha ritel yang tidak diimbangi dengan lokasi yang tersedia sebagai tempat pendirian usaha tersebut. Upaya penyelesaiannya yaitu dengan cara mengupayakan pengembangan usaha ritel diarahkan pada kawasan yang baru berkembang. Saran dari penulis yaitu, Pemerintah Daerah Kota Malang diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan sebagai landasan untuk melakukan penataan sektor ritel seperti pengaturan zonasi, waktu buka, syarat perijinan maupun kewajiban kemitraan. Pemerintah juga perlu proaktif untuk merehabilitasi sarana dan prasarana pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di era persaingan global. Dengan kata lain, mengadakan program penataan pasarpasar tradisional.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/285/050803753 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Dec 2008 13:02 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110186 |
Preview |
Text
050803753.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |