OctavinaNur`aini (2008) Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Kekebalan Gedung Perwakilan Asing Menurut Konvensi Wina 1961 : studi Kasus Pengeboman Kedutaan Besar India di Afganistan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Tanggung Jawab Negara Penerima terhadap Kekebalan Gedung Perwakilan Asing Menurut Konvensi Wina 1961 dalam kasus pengeboman Kedutaan Besar India di Afganistan. Hal ini dilatarbelakangi terdapatnya pengakuan yang universal terhadap kekebalan diplomatik yang meliputi kekebalan tempat kerja yaitu gedung perwakilan atau kantor pejabat diplomatik dan tempat kediaman oleh Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Hak kekebalan terhadap gedung perwakilan ini mencakup upaya pencegahan dan perlindungan khusus yang diberikan negara penerima atas keamanan dan tidak dapat diganggu gugatnya (inviolable) gedung tersebut mencakup perlindungan atas gedung itu sendiri dan linkungan di sekitar gedung. Berkaitan dengan peristiwa pegeboman Kedutaan Besar India di Afganistan maka penulis ingin menganalisis apakah hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kekebalan gedung perwakilan asing di negara penerima dan bentuk tanggung jawab Afganistan terhadap peristiwa tersebut. Dalam upaya untuk mengetahui pelanggaran kekebalan gedung perwakilan asing di negara penerima dalam kasus tersebut dan bentuk tanggung jawab Afganistan sebagai negara penerima. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan dengan metode analisis isi yaitu mengkaitkan dengan konvensi-konvensi internasional yang relevan dan teori-teori hukum diplomatik yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam kasus pengeboman Kedutaan Besar India di Afganistan terdapat pelanggaran kekebalan gedung perwakilan asing dinegara penerima yang dilakukan oleh individu yaitu pelaku bom bunuh diri. Afganistan sebagai negara penerima tidak bertanggungjawab atas kesalahan individu kecuali individu tersebut bertindak atas instruksi negara, bertindak dibawah kontrol negara dan bertindak sebagai pejabat negara, barulah kesalahan tersebut dapat diatribusikan kepada negara dan memunculkan tanggung jawab negara atas kesalahan individu. Afganistan hanya bertanggungjawab untuk melakukan pengusutan dan menyelesaikan kasus ini berdasarkan hukum nasionalnya dan sesuai dengan prinsip ex gratia yang telah dianut banyak Begara, Afganistan harus memberikan kompensasi atas segala kerusakan yang terjadi akibat kegagalan pemerintah Begara penerima untuk melindungi gangguan terhadap perwakilan asing disuatu negara. Menyikapi fakta-fakta diatas maka Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik harus dilaksanakan dengan baik dan negara penerima harus melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan khusus agar peristiwa teersebut tidak terulang kembali.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/254/050803350 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Oct 2008 14:07 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 14:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110155 |
Preview |
Text
050803350.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |