RisaPadmasari (2008) Pelaksanaan mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : studi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis membahas Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (Studi di Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo Tahun 2007). Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya tarik-menarik kepentingan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerjanya. Permasalahan selalu timbul karena kepentingan pengusaha berbeda dengan kepentingan para pekerja. Sudah menjadi suatu rahasia umum, bahwa kepentingan pengusaha ialah untuk mencari keuntungan sedangkan pekerja melakukan suatu pekerjaan demi untuk mendapatkan upah demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Dari latar belakang tersebut memunculkan masalah berupa bagaimana pelaksanaan mediasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan mediasi berdasarkan pasal 8-16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan mediasi yang berdasarkan pasal 8-16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diterapkan secara yuridis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah ini dan dengan melihat fakta yang ada di masyarakat (sosisologis) secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas pelaksanaan mediasi di kabupaten Sidoarjo, yaitu terdiri dari 1. Pihak mediator melakukan penyelidikan tentang duduk perkara, 2. Mendatangi tempat pihak yang sedang berselisih, 3. Mempertemukan para pihak dan melakukan perundingan, 4. Apabila terjadi kesepakatan, dan membuat perjanjian bersama, 5. Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran. Kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja tidak maksimal, dimana hal ini terbukti adanya perselisihan hubungan industrial yang terus maju sampai tingkat Pengadilan Hubungan Industrial.Karena sosialisasi mengenai hukum ketenagakerjaan terhadap pengurus serikat pekerja/ serikat buruh dan pihak pengusaha kurang sering dilakukan. Upaya yang dilakukan Disnaker Sidoarjo dalam meminimalisasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pelaksanaan mediasi adalah tidak boleh bersikap semaunya, tetapi juga memperhatikan prosedur sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sehingga perselisihan hubungan industrial yang akan dilakukan mendapat jaminan kepastian hukum dan segera memperoleh kesepakatan yang diharapkan bisa menguntungkan kedua belah pihak pada dasarnya dilakukan dengan menunjukan rasa sikap perubahan kearah positif dengan mentaati semua peraturan yang ada.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/221/050802794 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 18 Sep 2008 09:37 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110119 |
Preview |
Text
050802794.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |