EviSudarmaPutri (2008) Problematika Hukum Ruilslag Tanah Kas Desa Antara Desa Surodinawan Dengan Perum Perumnas Cabang Mojokerto : studi di Desa/Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas mengenai problematika hukum ruilslag tanah kas desa antara Pemerintah Desa Surodinawan dengan Perum Perumnas Cabang Mojokerto. Latar belakangnya adalah banyaknya kasus ruilslag tanah kas desa yang bermasalah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ruilslag menurut peraturan yang berlaku adalah persyaratan pengajuan permohonan ruilslag tanah kas desa, ketentuan tanah penggantinya, dan dasar pertimbangan disetujuinya ruilslag . Lokasi penelitian berada di Desa/Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mengkaji kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan ruilslag tanah kas Desa Surodinawan oleh Kepala Desa Surodinawan dengan Perum Perumnas Cabang Mojokerto dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung data berupa hasil wawancara dan arsip/dokumen dari Instansi yang terkait. Data yang ada di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan ruilslag tanah kas desa antara Desa Surodinawan dengan Perum Perumnas Cabang Mojokerto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait persyaratan pengajuan permohonan ruilslag tanah kas desa, ketentuan tanah penggantinya, dan dasar pertimbangan disetujuinya ruilslag . Faktor pendukung dalam pelaksanaan ruilslag tersebut adalah adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang ruilslag , dukungan dari Pemerintah Daerah dan Instansi lain yang terkait, dan antusias sebagian masyarakat Desa Surodinawan sendiri. Faktor penghambatnya adalah pemahaman sebagian masyarakat tentang ruilslag masih kurang, koordinasi antar instansi masih lemah, Perum Perumnas sulit mencari tanah pengganti yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan proses balik nama sertifikat tanah yang memakan waktu lama. Upaya untuk mengatasi hambatan adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang ruilslag pada acara rapat desa, musyawarah dengan pihak terkait dalam menentukan tanah pengganti, dan melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Badan Pertanahan Nasional. Menyikapi fakta-fakta di atas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap kasus ruilslag tanah kas desa lainnya sebagai bentuk pengawasan terhadap perbuatan hukum baik publik maupun privat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tetap terarah pada tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/207/050802640 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 10 Sep 2008 09:22 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110102 |
Preview |
Text
050802640.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |