Wijaya, Muhamad Soni (2017) Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Yuridis Pada Undang-Undangtindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini,penulis mengangkat permasalah anterkaitin konsistensi pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak konsistenan atau terjadi inkonsistensi perumusan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundangundangan di Indonesia Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Mengapa terjadi inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia?, (2) Bagaimana dampak dari inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peaturan perundang-undangan di Indonesia?, (3) Bagaimana bentuk pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatankasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatankonsep (conseptual approach). Bahanhukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah content analysis dengan memakai interprestasi hokum gramatikal, sistimatis dan teleologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa alas an utama terjadinya inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korproasi karena undang-undang tersebut merupakan undangundang khusus dan sekaligus LexSpesialis terhadap KUHP selain itu adanya ketidak cermatan parapembentuk undang-undang membuat rumusan pertanggungjawaban korporasi. Dampak utama yang ditimbulkan akibat inkonsistensi tersebut adalah adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Dalam iusconstituendum perlu diakomodirnya penyeragaman pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hokum pidana, sehingga tidak ada perbedaan lagi. RUU KUHP telah mengakomodir korporasi sebagai subyek hukum pidana dan sekaligus mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban pidananya.
English Abstract
In this thesis, the author raised the related issue of criminal liability of corporate settings inconsistencies in legislation in Indonesia. The theme options effected by an inconsistency or inconsistencies of criminal liability of corporate settings formulation in legislation in indonesia Based on the things above, this paper raised the problem formulation: (1) why is there a corporate criminal liability arrangements inconsistencies in legislation in Indonesia?, (2) how the impact of corporate criminal liability arrangements inconsistency in the laws and regulations in Indonesia?, (3) how the shape of the criminal liability of corporations in setting laws and regulations in Indonesia. The methods used in this study are normative legal research with the method approach of legislation (the statute approach), the approach of the case, a comparative approach, conceptual approach. Legal materials used include primary legal materials, secondary and tertiary, with the analysis of the selected legal materials is content analysis using grammatical interpretation of law, systematic way and teleologis The research with the methods abov, the author answers to existing problems that the main reason for the occurrence of criminal accountability arrangements corporation inconsistency because the law is a special law and the lex specialist against the penal code moreover the existence creation of legislation to make the formulation of corporate accountability. The main impact caused due to these inconsistency is the disparity in the judge’s verdict award against dropping the corporation who commits a criminal offence. In ius constituendum need to be made regarding the setting of the corporate as a subject of criminal law, so that there is no difference anymore. The bill of the criminal code has as the subject corporation through criminal law and the criminal accountability mechanisms set about.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.026 8/WIJ/i/2017/041706416 |
| Uncontrolled Keywords: | CORPORATION LAW - CRIMINAL PROVISIONS, INDONESIA |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.026 8 Specific crimes and classes of crime (Business, financial, professional offenses) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 08 Aug 2017 00:52 |
| Last Modified: | 08 Dec 2020 15:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1101 |
Preview |
Text
MUHAMAD SONI WIJAYA.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |