HasnisAristyaHermawan (2008) Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sektor bagi hasil minyak dan gas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kabupaten Bojonegoro merupakan sebagai kota paling ujung berbatasan dengan Jawa tengah memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan, karena setidaknya Kabupaten Bojonegoro menyandang posisi istimewa, yaitu: Bojonegoro sebagai kota yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah yang konsekuensi logis. Bojonegoro sebagai kota yang tenang tanpa ada gangguan maupun kerusuhan dan juga merupakan kota bersih yang sejajar dengan kota-kota yang terlebih dahulu berkembang dan maju dibutuhkan upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain pendapatan dari sektor bagi hasil minyak dan gas. Dalam hal ini Kabupaten Bojonegoro yang memiliki potensi SDA yang sangat melimpah, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam (migas). Memiliki peranan yang cukup penting di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bojonegoro. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah, pertama Bagaimana bentuk upaya yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sektor bagi hasil minyak dan gas Kedua kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah sektor bagi hasil minyak dan gas dan bagaimana solusi mengatasi kendala yang dihadapi. Dalam mengetahui upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis dimaksudkan adalah untuk mengkaji dari segi hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan penerimaan daerah di wilayah Kabupaten Bojonegoro yaitu undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya di masyarakat. Lokasi Penelitian adalah Kabupaten Bojonegoro Khususnya Dinas Pendapatan Daerah, alasanya karena Kabupaten Bojonegoro yang paling tinggi memiliki kandungan minyak di Provinsi Jawatimur. Jenis Data data primer diperoleh langsung dengan responden dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Sumber Data Data Primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Responden dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui interview dan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan membuat aturan/ perda yang mengatur bagi hasil antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang isinya menguntungkan daerah penghasil, dengan melakukan Koordinasi kepada Pemerintah Pusat, BP Migas, dan DPR Komisi B waktu mengikuti rapat Lafting Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Menteri ESDM dan Menteri Keuangan dalam evaluasi bagi hasil minyak dan gas dan dengan melakukan pendataan yang baik dan benar Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan pendaptan daerah adalah adanya kesulitan dalam melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, BP Migas, dan DPR Komisi B atau instansi vertikal terkait dalam hal keikutsertaan untuk melakukan evaluasi bagi hasil minyak dan gas dan kendala yang serius dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bojonegoro, misalnya: kurangnya tenaga teknis yang memadai dari pihak dinas pertambangan kabupaten bojonegoro, keterampilan Sumber Daya Manusia terutama di sektor bagi hasil minyak dan gas relatif masih rendah. Mereka pada umumnya belum mampu memanfaatkan peluang untuk menarik investor sebagai lahan ekonomi dan Kesulitan dalam melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, BP Migas, dan DPR Komisi B atau instansi vertikal terkait dalam hal keikutsertaan untuk melakukan evaluasi bagi hasil minyak dan gas.Dan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala adalah Mendatangkan dua para ahli akutansi dan ahli pertambangan untuk melakukan penyuluhan kepada dinas terkait dalam perhitungan keungan bagi hasil antara pemerintah pusat pada pemerintah daerah, mengadakan pembinaan, pengarahan dan penyuluhan dalam membuka peluang usaha unutuk menarik investor menanamkan modalnya di kabupaten bojonegoro, meminta ke pemerintah pusat untuk melakukan perhitungan ulang yang sesuai dengan target. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku pihak yang melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah harus berusaha untuk selalu mengupayakan cara-cara tertentu dalam meningkatkan pendapatan daerah. Cara-cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah dengan membuat aturan/perda tentang bagi hasil minyak dan gas antara pemerintah pusat kedaerah yang isinya menguntungkan daerah penghasil.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/186/050802390 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 28 Aug 2008 09:19 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 13:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110079 |
Preview |
Text
050802390.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |