Status Hukum Anak Dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris : studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PutriKartika (2008) Status Hukum Anak Dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris : studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai masalah status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hak waris. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena seorang anak yang dihasilkan dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan, untuk menutupi aib maka perempuan tersebut memilih untuk membesarkan anaknya sendiri, atau melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya. Terhadap pilihan-pilihan dari seorang perempuan tersebut akan memberikan akibat hukum yang berbeda-beda terhadap status hukum anak yang dikandungnya. Sedangkan status hukum seorang anak akan menentukan haknya dalam mewaris. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana status hukum anak dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan dan bagaimana akibat hukumnya terhadap hak waris menurut Hukum Islam dan KUHPerdata. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan hukum (komparatif), kemudian, seluruh bahan hukum yang ada di analisis dengan menggunakan content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan menurut Hukum Islam terjadi karena adanya perkawinan ibunya dengan seorang laki-laki apabila anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari perkawinan ibunya yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah maka sebagai anak sah, sedangkan apabila anak tersebut lahir kurang 6 (enam) bulan dari perkawinan ibunya yang sah maka anak tersebut berstatus anak zina. sedangkan status hukum anak menurut KUHPerdata ditentukan dari adanya pengakuan dan pengesahan (melalui perkawinan orang tuanya dan Surat Pengesahan dari Presiden), jadi menurut KUHPerdata terdapat status hukum anak luar kawin yang diakui, anak luar kawin yang disahkan, dan anak luar kawin yang menjadi anak sah, berdasarkan status hukum seorang anak akan menentukan haknya dalam mewaris, dalam Hukum Islam anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan yang berstatus sah mewaris selayaknya anak sah dari ibu dan bapaknya dan keturunan dari anak tersebut mempunyai hak penggantian tempat, bagi anak yang berstatus anak zina hanya mewaris dari ibunya dan keluarga sedarah ibunya, sedangkan dalam KUHPerdata anak yang diakui mendapatkan bagian warisan dengan melihat siapa kawan warisnya, bagi anak yang disahkan dan anak luar kawin yang menjadi anak sah mewaris selayaknya anak sah. Keturunan sah anak luar kawin mempunyai hak penggantian tempa

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2008/181/050802385
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited:	28 Aug 2008 10:29
Last Modified:	18 Oct 2021 12:59
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110075

Preview

Text 050802385.pdf Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item