RannyDiajengPurnamasari (2008) Pengawasan Kejaksaan Terhadap Terpidana Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat : studi Di Kejaksaan Negeri Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pidana Bersyarat merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Hakim untuk mempersiapkan terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat agar di kemudian hari dapat kembali dan diterima masyarakat dan menjadi warga negara yang taat hukum melalui pengawasan kejaksaan serta dibantu juga oleh lembaga lainnya. Pidana Bersyarat adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata, bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim; jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan. Penelitian ini menitikberatkan permasalahannya pada langkah-langkah kejaksaan selaku eksekutor dalam mengawasi terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dan kendala-kendala yang dihadapi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai, yaitu untuk mengetahui Pengawasan Kejaksaan Terhadap Terpidana Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan interview yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang prosedur pengawasan Pidana Bersyarat di Kejaksaan Negeri Malang. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode analisa dengan memaparkan faktafakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya dan membandingkannya dengan teori-teori yang ada untuk selanjutnya diadakan analisa dan dicari jalan pemecahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari suatu pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat yang mendapatkan pengawasan dari Kejaksaan Negeri Malang sebanyak 8 orang. Dalam melakukan pengawasan Kejaksaan Negeri Malang lebih bersifat pasif, artinya pihak Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan pengawasan tidak ada Surat Edaran Jaksa Agung yang jelas tentang bagaimana teknik pelaksanaan dari pengawasan tersebut, sehingga tidak mengherankan apabila di dalam prakteknya Kejaksaan Negeri Malang lebih bersifat pasif di dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/162/050801913 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Jul 2008 14:44 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 12:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110054 |
Preview |
Text
050801913.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |